KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN BERBASIS NILAI TRANSAKSI

Ilham Zain Fadila, Bambang Sugiri, Diah Aju Wisnuwardhani
Universitas Brawijaya – ilhamzainfadila@gmail.com 

Abstrak 
	This study aims to determine the concepts and criteria of suspicious financial transactions that must be reported by a notary to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre  (PPATK) as well as the responsibilities and legal consequences of notaries in applying the principle of recognizing service users. This research is a normative legal research, in which this study aims to review and analyze the legislation related to the obligation of a notary public to report suspicious financial transactions that give value to transactions. In terms of procedures and scientific logic, the statutory approach and conceptual approach serve as a pattern to deepen the analysis of the theme. The results showed that, 1) the criteria for suspicious financial transactions are regulated in Article 1 paragraph (5) of the Money Laundering Law and Article 1 paragraph (8) PP No. 43 of 2015 Concerning Reporting Parties PPTPPU; 2) the notary's responsibility for the application of the principle of recognizing service users making authentic deeds is carried out based on the provisions in UUJN namely identifying and verifying service users by applying the precautionary principle, however, Articles 29 and 30 of the Head of the Center for Reporting and Analysis of Suspicious Financial Transactions for The profession in accordance with the mandate of Permenkumham No. 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries explains the administrative sanctions for notaries who do not apply the precautionary principle to TKM that is not reported.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan kriteria transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan oleh notaris kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan berbasih nilai transaksi. Dari segi prosedur dan logika keilmuan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dijadikan sebagai pola untuk memperdalam analisis terhadap tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,1) kriteria transaksi keuangan mencurigakan diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU Pencucian Uang dan Pasal 1 ayat (8) PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor PPTPPU; 2) tanggung jawab notaris terhadap penerapan prinsip mengenali pengguna jasa pembuatan akta autentik dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UUJN yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun demikian, Pasal 29 dan 30 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi sesuai dengan amanah Permenkumham No 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris menjelaskan tentang sanksi administrasi bagi notaris yang tidak menrapkan prinsip kehati-hatian terhadap TKM yang tidak dilakukan pelaporan.
Keywords: Notary; Suspicious Financial Transactions; PPATK

Pendahuluan
Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat yang kedudukannya sebagai makhluk sosial. Perkembangan hukum dituntut sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat, kepastian hukum diutamakan untuk mengedepankan ketertiban dan keadilan.
Kepastian hukum memiliki peranan penting untuk menjaga pola perilaku masyarakat dari kekacauan dalam kehidupan masyarakat yang berujung pada main hakim sendiri akibat kejenuhan sosial dari ketidakpastian hukum itu sendiri sebagai acuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kebutuhan terhadap suatu kepastian hukum dalam perkembangan yang semakin pesat dibutuhkan sektor jasa pelayanan umum yang dapat dipercaya dalam menjamin hak-hak serta kewajibannya sesuai hukum yang berlaku.
Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat berwenang. Notaris merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam pelayanan hukum perdata untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang kedua Undang-Undang tersebut dianggap satu kesatuan (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang yang ada atau timbul dalam kehidupan sehari- hari. Tugas dan wewenang notaris sangat erat hubungannya dengan perjanjian- perjanjian, perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik,yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang memiliki fungsi sebagai alat bukti untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan ketentuan melaksanakan profesi dengan tunduk pada ketentuan UUJN yaitu Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Dengan dikeluarkannnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam TPPU dinyatakan dalam Pasal 3 pihak pelapor termasuk juga sebagai profesi sebagai berikut: Advokat; Notaris, Pejabat pembuat akta tanah, Akuntan, Akuntan public, Perencana keuangan yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk menambahkan beberapa pihak-pihak lain sebagai pelapor dimana salah satunya adalah notaris. Hal ini dikarenakan notaris dalam menjalankan tugasnya selama ini rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana money laundering untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeeting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced. Yang terjemahan bebasnya pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pencucian uang dapat dikatakan sebagai proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dari pemberantasan kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap, dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan 2 (dua) sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.
Pencucian uang dapat dimaknai sebagai penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau bertentangan dengan hukum dengan cara pelaku merahasiakan identitasnya serta menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Selanjutnya pelaku mengubahuang menjadi aset-aset yang tampak datang atau berasal dari sumber yang sah secara hukum.
Dalam white colar crime pelaku kejahatan sangat berbeda dengan pelaku kejahatan konvensional lainnya, biasanya pelaku dalam white colar crime adalah orang yang terpandang dan memiliki pendidikan yang tinggi. Pencucian uang (money laundering) adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana, kelanjutan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usul nya oleh pelaku, seakan akan uang tersebut adalah dari hasil yang sah.
Sebagai bentuk konkrit komitmen Indonesia dalam rangka memerangi kejahatan pencucian uang, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena dibutuhkannya suatu landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengganti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdahulu dengan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.
Dengan adanya UU TPPU, diharapkan praktik-pratik kejahatan transnasional ini dapat diberantas sehingga diperlukan pula suatu badan independen khusus untuk membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini secara lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 UU TPPU yang menyebutkan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut PPATK bekerjasama dengan beberapa pihak baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, seperti Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
Tindakan nyata pemerintah Indonesia dalam memerangi money laundering adalah dengan membentuk lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai lembaga independen yang mengawasi segala transaksi yang dianggap mencurigakan. Lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga otoritas (financial intelegence unit) yang menerima berbagai laporan mengenai segala transaksi yang terindikasi mencurigakan.
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Tranksaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta keterangan dari pihak yang berkaitan dengan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu pihak yang dimungkinkan untuk dimintai keterangan tersebut adalah Notaris, karena pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan jasa Notaris untuk mendapatkan keabsahan hukum.
Melihat dampaknya yang begitu besar dan sistem daripada pencucian uang yang begitu terselubung, mendorong semua pihak untuk diwajibkan ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi dari Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP PPPU) terdapat beberapa pihak pelapor baru yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PP tersebut, yang salah satunya ialah Notaris untuk wajib melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan.
Kewajiban melaporkan tersebut tertuang dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Notaris termasuk dalam "Pihak Pelapor" yang wajib melaporkan kepada PPATK terhadap transaksi mencurigakan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga pada Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan bahwa profesi wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau klien.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Pengumuman Bersama yang mewajibkan Notaris untuk melakukan registrasi dan melaporkan pada aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (selanjutnya disebut GRIPS) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Aplikasi GRIPS ini dihadirkan sebagai suatu bentuk dukungan atas komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional seperti FATF. Maka, kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GRIPS PPATKdengan mengacu kepada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (selanjutnya disebut Perka PPATK 11/2016).
Seraya dengan Pengumuman Bersama yang telah disebut di atas, Notaris dituntut untuk untuk melakukan pendaftaran/ registrasinya dalam aplikasi GRIPS PPATK sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2019, karena terhitung tanggal 7 Mei 2019 akan diberlakukan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap AHU Online terhadap Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya tersebut. Selain itu, Perka PPATK 11/2016 juga memberikan sanksi administratif kepada profesi yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut baik berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/ atau denda administratif.
Kehadiran PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor PPTPPU dan Peraturan Kepala PPATK NO 11 Tahun 2016, Serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mengenai kewajiban bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terutama kewajiban untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pelaporan tersebut tidak sejalan/disharmoni dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik profesi Notaris, esensi dari tugas dan fungsi Notaris seakan diintervensi dengan menghadirkan suatu kepentingan yang mengarah pada kepentingan fiskal (ekonomi). Seorang Notaris tidak sepantasnya berprasangka buruk kepada siapapun yang datang menghadap, setiap orang yang datang kepadanya berhak untuk diterima dan diperlakukan dengan itikad baik, hal ini merupakan etika dari suatu profesi yang harus dijunjung tinggi. Identifikasi yang dilakukan oleh Notaris hanyalah sebatas kebenaran dari identitas yang ditunjukkan oleh si penghadap, Notaris tidaklah pantas untuk melakukan verikasi atau melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari identitas yang ditunjukkan oleh si penghadap tersebut. Demikian pula halnya mengenai kewajiban bagi Notaris untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa sudah jelas-jelas diluar konteks kewajiban dan kewenangan profesi Notaris.
Dari data yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat masih sedikit pelapor yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan. Saat ini banyak pihak pelapor yang belum mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS). PPATK mencatat sektor penyandang profesi merupakan pihak pelapor yang paling minim mendaftar laporan transaksi keuangan. Hingga akhir tahun 2017, jumlah pihak pelapor dari pihak penyandang profesi baru 0,1% dari total 64.604. Adapun, pihak pelapor dari penyedia jasa keuangan non bank saat ini telah mencapai 75% dari total 2.307. Sementara, dari penyedia jasa keuangan bank sudah mencapai 97,8% dari total 1.922 pihak pelapor. Dari data tersebut menunjukan bahwa masih terjdi kekaburan aturan mengenai kriteria dan makna transaksi keuangan mencurigakan yang perlu di laporkan oleh Notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Notaris dituntut untuk teliti terutama dalam hal pembayaran dengan modus transaksi untuk memutus pelacakan asal-usul sumber dana. Namun, dalam perkembangan saat ini belum ada syarat baku tentang bagaimana suatu transaksi tersebut patut dianggap mencurigakan oleh Notaris, terlebih lagi modus pencucian uang telah bergeser, dimana dahulu modus pencucian uang lebih difokuskan kepada lembaga perbankan namun seiring semakin ketatnya lembaga perbankan di Indonesia maka modus dalam pencucian uang bergeser kearah jual beli property. Secara langsung modus ini sangat berkaitan erat dengan menggunakan sarana Notaris dalam mengesahkan perjanjian.
Dengan demikian, menarik bagi penulis untuk mengangkat judul ini untuk melihat bagaimana seorang notaris menentukan makna dan kriteria dari Transaksi Keuanagn Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK, karena didalam peraturan yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam melaporkan Transaksi Keuangan yang menurut profesi Notaris Mencurigakan belum jelas dan multi tafsir. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 dinyatakan dalam menjalankan kegiatan profesinya diwajibkan untuk melaksanakan Prinsip Mengenali Penguna Jasa (Know Your Customer Principle) selaku pihak pelapor dalam TPPU namun ukuran dan maksud transaksi yang mencurigakan yang harus dilaporkan masih belum jelas dan multi tafsir bagi setiap Notaris.
Di Indonesia, transaksi keuangan mencurigakan banyak terjadi melalui sistem perbankan. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa transaksi keuangan mencurigakan, adalah:
a.	Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
b.	Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
c.	Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.	Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak-pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Jadi, pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan itu tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada.
Seorang Notaris tidak sepantasnya berprasangka buruk kepada siapapun yang datang menghadap, setiap orang yang datang kepadanya berhak untuk diterima dan diperlakukan dengan itikad baik, hal ini merupakan etika dari suatu profesi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena hal tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai makna dan kriteria yang jelas mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terdapat dalam peraturan yang ada.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian tesis ini akan difokuskan mengenai makna dan kriteria transaksi keuangan mencurigakan berbasis nilai transaksi yang perlu dilaporkan oleh Notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), yang akan dituangkan ke dalam penelitian tesis yang berjudul “Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Berbasis Nilai Transaksi.”
Kebаruаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh untuk mengetаhui maksud, makna dаn Kriteria Mengenai Transakasi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan seorang Notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) serta mengenai penerapan profesi Notaris dalam Mengenali Penguna Jasa (Know Your Customer Principle).  Beberapa penelitian yang sudah ada sebagaimana yang dilakukan oleh Ira Quwaity Saragih mеnіtіk bеrаtkаn pаdа benturan hukum antara UUJN terkait merahasiakan isi akta dengan kewajiabanya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta alasan notaris dimasukan dalam salah satu pelapor dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015. Florenshia melakukan penelitian dengan tema serupa, namun fokus kajiannya terletak pеngаturаn kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan perlindungan hukum kepada notaris yang melaporkan, serta analisis mengenai regulasi aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia. Daniella Herera Yosifany Hutagalung meneliti tentang rasio legis di aturnya Profesi Notaris sebagai salah satu pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan serta mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad bak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Metode Penelitian
Pеnеlіtіаn mеngеnаі Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Akta Dalam Kaitanya Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan mеrupаkаn pеnеlіtіаn hukum normatif. Mеtоdе pеndеkаtаn yаng dіgunаkаn dаlаm pеnеlіtіаn іnі yаіtu Pеndеkаtаn pеrundang-undangаn (Stаtutе Аpprоаch), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pеndеkаtаn kоnsеptuаl (Cоncеptuаl Аpprоаch) menciptakan suatu konsep baru mengenai makna Transaki Keuangan Mencurigakan serta kriteria Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan yang wajib di laporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK). Sumbеr-sumbеr bаhаn hukum yаng tеrdіrі dаrі bаhаn hukum prіmеr, bаhаn hukum sеkundеr, bаhаn hukum tеrsіеr diperoleh melalui studi kepustakaan. bahan-bahan hukum dianalisis dengan menggunakan bеbеrаpа pеnаfsіrаn hukum (1) pеnаfsіrаn grаmаtіkаl dіgunаkаn sеbаgаі upаyа mеncаrі mаksud dаn mаknа Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berbasis Nilai Transakasi Dalam Prinsip Mengenali Penguna Jasa (Know Your Customer Principle); (2) penafsiran sistematikal memberikan dіbеrі pеngеrtіаn yаng lеbіh luаs аtаu yаng lеbіh sеmpіt dаrіpаdа pеngеrtіаnnyа dаlаm kаіdаh bаhаsа yаng bіаsа;(3) pеnаfіsrаn еkstеnsіf dіgunаkаn sеbаgаі upаyа mеnаfsіrkаn sеcаrа lеbіh luаs kаlіmаt yаng tеrdаpаt peraturan pelaksana dari Transaksi Keuangan Mnecurigakan yang wajib dilaporkan notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan. “dalam Peraturan Pemerintah No:43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan transaksi keuangan mencurigakan, serta Peraturan Mentri Hukum dan Hak Azazi Manusia No:9 Tahun 20017 Tentang Prinsip Mengenali Penguna Jasa (Know Your Customer Principle) tеrdаpаt kеtеntuаn yаng belum jelas mengenai konsep dan kriteria yang wajib dilaporkan oleh seorang Notaris.

Pembahasan
Makna dan Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan
Ilmu hukum pada umumnya menunjukan pernafsiran pada normatif atas suatu obyek dimana hanya memahami perilaku ataupun perbuatan manusia yang merupakan isi dari dan ditentukan oleh norma hukum. Ilmu hukum sendiri menjelaskan norma-norma hukum yang di ciptakan oleh perbuatan ataupun perilaku manusia yang mana di tetapkan serta harus di perhatikan, dipatuhi oleh tindakan ataupun perbuatan tersebut,dengan demikian menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu. Dalam menetapkan norma-norma tersebut manusia sebagai mahluk sosial yang tentunya saling berhubungan satu individu dengan individu yang lain. Sebagai Manusia sudah fitrahnya menginginkan suatu hubungan yang harmonis dan baik dengan kata lain manusia juga membutuhkan hukum dimana untuk terjalinnya suatu hubungan dengan baik, seimbang, tentram, damai dan lain sebagainya.
Arti kata transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata transaksi persetujuan jual beli antara dua pihak, sedangkan transaksi keuangan adalah suatu kejadian di dalam perusahaan yg menghendaki adanya pencatatan secara kronologis, sistematis dan teratur yang menyebabkan adanya perubahan harta, utang dan modal. Transaksi adalah suatu aktifitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya.
Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat sebuah administrasi transaksi. Transaksi keuangan merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki, objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang serta dalam sistem akuntansi dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat. Dengan demikian, transaksi keuangan dapat pula diartikan sebuah peristiwa ekonomi yang berpengaruh terhadap aktiva dan ekuitas perusahaan yang diwujudkan ke dalam akun yang bertambah dan yang berkurang dan diukur dalam satuan moneter.
Anjuran mencatat transaksi keuangan dalam hukum Islam merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Albaqarah ayat 282 dengan terjemahan sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.” Selanjutnya pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa: “..... dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.”
Mencatat transaksi keuangan bagian dari muamalah. Bermuamalah pada akhirnya menimbulkan transaksi keuangan yang mempengaruhi penghasilan, biaya, harta maupun kewajiban. Pencatatan dan syariah merupakan kewajiban sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang. Transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangaan perusahaan atau unit organisasi, karena dengan adanya transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi perusahaan dan bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.
Sedangkan Transaksi non keuangan dapat diartikan sebuah kejadian yang diproses oleh sistem informasi manajemen yang memiliki makna lebih luas daripada transaksi keuangan, umpamanya peristiwa penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain terkait dengan pasokan bahan baku untuk produksi, maka kejadian ini dapat dicatat oleh sistem informasi perusahaan sebagai sebuah transaksi.
Transaksi keuangan atau financial transaction merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan ekuitas suatu perusahaan, dan yang dicerminkan dalam berbagai akun, serta diukur dalam berbagai ukuran keuangan. Contoh dari transaksi keuangan yaitu pembelian persediaan dari seorang pemasok, penjualan produk ke pelanggan, dan penerimaan kas. Jenis transaksi ini diikat secara hukum untuk setiap perusahaan yang terlibat dalam transaksi keuangan.
Transaksi non–keuangan atau non financial transaction, merupakan semua kegiatan yang diproses oleh perusahaan melalui sistem informasi, tetapi yang tidak memenuhi definisi khusus dari transaksi keuangan. Contoh dari transaksi non–keuangan yaitu menambahkan pemasok baru bahan baku ke daftar para pemasok sebelumnya yang valid adalah kegiatan yang dapat diproses oleh sistem informasi perusahaan sebagai sebuah transaksi. Hasil dari pemrosesan traksaksi non–keuangan dapat berupa keputusan untuk membuat pesanan dengan pemasok yang baru tersebut.
Di Indonesia, transaksi keuangan mencurigakan banyak terjadi melalui sistem perbankan. Tolok ukur dari transaksi keuangan mencurigakan diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU Pencucian Uang dan Pasal 1 ayat (8) PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor PPTPPU yang sama-sama menentukan:
a.	Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.	Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.	Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.	Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Jadi, pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan itu tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada.
Penulis mengambil beberapa pendapat notaris mengenai makna dan arti dari transaksi keuangan mencurigakan yang tercantum dalam peraturan dan regulasi yang ada mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Permenkumham nomer 9 tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Pendapatnya antara lain: Menurut Notaris Didik Wasis Subekti, SH. Salah satu notaris senior di Kabupaten Magetan menyatakan bahwa makna dan arti dari transaksi keuangan mencurigakan yaitu transaksi yang tidak dilakukan seperti biasanya dan transaksi yang terdapat beberapa hal yang tidak bisa di penuhi oleh penguna jasa. Namun, menurut beliau makna transaksi keuangan mencurigakan yang dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan yang ada masih cenderung kepada transaksi di bidang perbangkan dan menurutnya tidak dapat di terapkan di dalam dunia profesi Notaris. Masih terjadi banyak penafsiaran transaksi keuangan mencurigakan di kalanagan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Magetan, hal tersebut di buktikan dengan tidak pernah terjadinya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) oleh notaris di Kabupaten Magetan dan salah satu penyebabnya yaitu notaris masih belum mengetahui secara pasti definisi transaksi keuangan mencurigakan yang harus dilaporkan karena masih banyak pendapat mengenai maknanya.
Selain makna transaksi keuangan mencurigakan yang masih belum baku jika mengacu pada regulasi yang ada menyatakan bahwa batas minimal transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK terlalu rendah karena anggapan nilai setiap notaris pasti berbeda beda menafsirkanya, dan menurt beliau transaksi yang perlu di curigai yaitu minimal sejumlah 300.000.000 Rupiah karena ketika batas bawah minimal transaksi terlalu rendah maka banyak sekali laporan yang harus di sampaikan kepada PPATK. Menurut Feliyanti S.H Notaris di Kabupaten Magetan dan sekaligus pengurus majelis pengawas daerah Kabupaten Magetan menyatakan bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang dilakukan oleh penguna jasa namun antara pekerjaan dan nilai transaksi terjadi perbedaan yang mencolok, misalkan transaksi yang dilakukan oleh tukang ojek namun melakukan transaksi dangan nilai besar, maka dengan hal itu perlu dilakukan prinsip kehati-hatian yang lebih.
Sedangkan, menurut Notaris Feliyanti transaksi keuangan yang perlu dilaporkan kepada PPATK yaitu minimal dengan nilai 500.000.000 Rupiah karena untuk ukuran nilai memang berbeda beda tiap notaris , namun dalam aturanya menyatakan bahwa penyataan transaksi penguna jasa diangap mencurigakan atau tidak di kembalikan lagi kepada notaris yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi slah satu factor rendahnya pelaoran transksi keuangan mencurigakan oleh notaris.
Menurut Mei Herlina.S.H., Salah satu notaris senior di kabupaten magetan menyatakan bahwa Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang dapat di curigai dan pantas di curigai dengan harta atau materi yang diperoleh dari hal yang tidak benat entah itu korupsi atau pun tindak pidana lainya. makna transaksi keuangan mencurigakan yang dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan yang ada masih cenderung kepada transaksi di bidang perbangkan dan menurutnya tidak dapat di terapkan di dalam dunia profesi Notaris. Masih terjadi banyak penafsiaran transaksi keuangan mencurigakan di kalanagan Notaris khususnya notaris di kabupaten magetan, hal tersebut di buktikan dengan tidak pernah terjadinya pelaporan transaksi keuanagan mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) oleh notaris di kabupaten magetan dan salalh satu penyebab nya yaitu notaris masih belum mengetahui secara pasti definisi transaksi keuanga mencurigakan yang harus dilaporkan karena masih banyak pendapat mengenai maknaya.
Menurut Endang Sri Kwuryan.S.H, M.Kn Transaksi keuangam mencurigakan merupakan transaksi yang bukan berasal dari keuangan penguna jasa sendiri, bisa jadi uang yang digunakan dalam sebuah transaksi yang mengunakan jasa notaris merupakan uang titipan dan bisa jadi uang yang di titipkan tersebut berasal dari sumber yang salah dan ilegal. Penentuan makna transaksi keuangan mencurigakan dalam regulasi yang ada masih membias dan membingungkan khususnya bagi profesi notaris karena tidak terdapat ciri dan indikator yang jelas yang bisa mengklasifikasikan transaksi yang dilakuskan oelh penguna jasa yang menghadap notaris tersebut mencurigakan atau tidak.
Menurut Notaris Imam Rahmat Sjafi'I SH. Selaku ketua ikatan notaris daerah kota Malang, Transaksi keuanag mencurigakan adalah transaksi diluar kewajaran dengan nilai lebih dari 1000.000.000. yang dilakukan oleh penguna jasa. Memang patokan penentuan transaksi keuangan mencurigakan yang digunakan yaitu masih bersumber dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang tidak pidana pencucian uang yang lebih cenderung kepada lembaga keuangan seperti perbangkan jadi notaris sebagai profesi kesulitan menentukan transaksi yang dilakukan oleh penguna jasa tersebut mencurigakan atau tidak karena notaris hanya menentukan kebenaran formil saja saat terjadi transaksi.
Ciri khas utama dari TPPU adalah kejahatan yang dilakukan secara Ganda dengan bentuk Pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat Follow Up Crime (Kejahatan Lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai Predicate Deffense/Core Crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Kewajiban notaris untuk menerapkan PMPJ dilakukan pada saat: Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa; Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Terdapat transaksi keuangan yang terkait tindak pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna jasa. 
Semakin berkembangnya kejahatan TPPU yang merupakan transnasional organized crime sehingga menjadi perhatian dari seluruh negara di dunia maka untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa dimaksud dengan pencucian uang, karena dalam UU PPTPPU hanya menyebutkan bahwa “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Hingga saat ini telah dibuat dan disusun berbagai ketentuan, standart, dan konvensi Internasional untuk TPPU dan akibat serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Paling tidak terdapat 3 (tiga) motivasi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan oleh aparat penegak hukum, dan kekhawatiran hasil kejahatan tersebut disita karena didapatkan secara ilegal.
Berdasarkan data PPATK diketahui bahwa terdapat peningkatan total transaksi mencurigakan yaitu periode Januari 2003 sampai dengan September 2018. Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 63.429.486 laporan dan terdapat peningkatan pada laporan transaksi mencurigakan menjadi sebesar 408.088 yaitu bertambah 13,9 persen jika dibandingkan posisi Desember 2017 dengan kategori beresiko tinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Papua dan Sumatera Utara.
Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Dengan demikian, salah satu entry bagi maraknya uang hasil tindak pidana (kejahatan), bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta melaporkan “adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain”.
Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Bank wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank dan melampirkan dokumen pendukungnya. Jadi, identitas dan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa (calon nasabah/calon nasabah) beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. PPATK mendefinisikan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang. Pihak-pihak yang dapat melakukan pelaporan, antara lain Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pialang asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, perushaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, pedagan valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara uang elektronik, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan perdagangan komoditas berjangka, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang atau Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ) seperti perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antic, dan balai lelang. Dalam hal ini menurut penulis, notaris juga dapat melakukan hal demikian jika dalam kegiatan menjalankan tugas sebagai notaris menemukan suatu transaksi yang mencurigakan. 
Terdapat beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan atau kondisi yang sering digunakan dalam rangka kegiatan pencucian uang. Jenis-jenis atau contoh-contoh transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan, sebagai berikut:
1.	Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan pola Transaksi Tunai.
a.	Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
b.	Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
c.	Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
d.	Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrument non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
e.	Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
f.	Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
g.	Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
h.	Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
i.	Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
j.	Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai.
k.	Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.
2.	Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan Rekening Bank.
a.	Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
b.	Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
c.	Penyetoran dana atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
d.	Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
e.	Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
f.	Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
g.	Penggunaan petugas teller yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
h.	Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer antara rekening klien lainnya;
i.	Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
j.	Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu.
k.	Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.
3.	Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi.
a.	Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
b.	Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (back- to- back deposit/loan transactions) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;
c.	Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan inansial nasabah;
d.	Transaksi dengan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
e.	Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat profuksi atau perdagangan narkotika.
4.	Transaksi Mencurigakan Melalui Aktivitas Bank di Luar Negeri.
a.	Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;
b.	Penggunaan Letter of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
c.	Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar kea tau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan profuksi, proses dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
d.	Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
e.	Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
f.	Permintaan travellers cheques, wesel dalam mata uang asing, atau negotiable instrument lainnya dengan frekuensi tinggi;
g.	Pembayaran dengan menggunakan travellers cheques atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
5.	Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Karwayan Bank dan atau Agen.
a.	Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
b.	Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (ultimate benefiary)
6.	Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam.
a.	Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
b.	Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
c.	Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya khusunya apabila terkait dengan properti.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi:
a.	Transaksi keuangan mencurigakan.
b.	Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.
c.	Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengamanatkanPPATK untuk membuat peraturan tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, PPATK telah mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 07 /1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, dimana pada BAB II pasal 2 ayat (1) menyebutkan penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud diatas termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika:
a.	Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau
b.	PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.
Bahwa penyampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secara non- elektrinis. Dalam hubungan dengan hal tersebut, Ferry Aries Suranta menyebutkan bahwa penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa keuangan kepada PPATK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Manual dan Elektronis.
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut dengan PPATK. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menjadi salah satu cara memitigasi resiko nasional atas dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan peluang penyalanggunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana pencucian uang.Profesi Notaris dan PPAT yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata seharusnya tidak dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan, karena akan mencoreng profesi Notaris dan PPAT, serta akan memunculkan stigma negatif di mata masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa profesi Notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU. Penyampaian laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara elektronis dan non elektronis.Adapun pelaporan yang dapat dilakukan secara elektronis dapat dilakukan dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi Pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditukukan langsung ke database PPATK.
Seorang Notaris dipandang sebagai seseorang figure yang keterangan- keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta yang dibuatnya. Selama seorang pejabat Notaris menjalankan ketentuan- ketentuan dengan konsisten maka Notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.
Dalam hal mencegah Notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:
a.	Melakukan pengenalan terhadap identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tentu dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik sehingga sebelum memasukkan identitas para pihak ke dalam suatu akta, Notaris harus mengecek identitas para pihak seperti KTP, KK, atau Paspor serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak- pihak yang membuat akta autentik dalam hal mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.
b.	Meneliti secara cermat data subjek dan objek penghadap. Maksud dan tujuannya adalah untuk memeriksa data-data subjek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data objek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen- dokumen objek yang dibawa oleh penghadap, contohnya memeriksa sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.
c.	Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya Notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta Notaris.
d.	Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta terutama dalam kata kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat Notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
e.	Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris dalam hal menghindari indikasi permasalahan hukum. Syarat formal diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.
f.	Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam proses transaksi pembuatan akta.

Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Penguna Jasa (Know Your Customer Principle)
Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Verifikasi dan Identifikasi Pengguna Jasa Notaris
Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.
Tanggung jawab notaris terbagi menjadi empat macam yaitu: tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akata yang dibuatnya; (1) tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; (2) tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; (3) tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris, (4) tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. 
Pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum;  (b) perbuatan melawan hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain; (c) Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdarasarkan yurisprudensi hak- hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan; (d) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (e) bertentangan dengan kesusilaan yang baik. Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak; (f) bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. 
Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang mengadapi di hadapannya (client).
1.	Tanggung Jawab notaris secara Pidana atas akta yang dibuatnya
a.	Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diiukuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang diamanatkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.
Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi Perbuatan (manusia). (1) Perbuatan merupakan tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Moeljatno berpendapat ywng dimaksud dengan perbuatan manusia dalam undur-undur tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa: “ dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang bersifat positif dan yang negatif, di dalam hal kelakuan yang bersifat positif dan yang negatif. Dalam hal kelakuan yang bersifat positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal yang bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan adalah sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebbut dan yang termasuk dalam pengertian kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.” (2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang terkandung dalam aturan tersebut. Hal ini berasal dari adanya asas legalitas “nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali”. (3) Bersifat melawan hukum. Selain dua unsur di ats, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.
Tanggung Jawab Notaris dalam Melakukan Proses Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dimana mewajibkan notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana pengguna jasa yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik dan urutannya.
Permenkumham menyatakan  bahwa notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik. Pasal 2 Permenkumham ayat 1 “ notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa”, yang kemudian dalam ayat 2 prinsip mengenali pengguna jasa sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : (1) Identifikasi pengguna jasa; (2) Verifikasi pengguna jasa; (3) Pemantauan transaksi pengguna jasa.
Kewajiban lain tertuang dalam Pasal 4 bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris wajib : (1) Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidintifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan; (2) Melakukan penilaian risiko mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
Pasal 2 menjelaskan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa dalam proses pembuatan akta, hal tersebut menjadi kewajiban tambahan bagi notaris selain kewajiban lain yang diamanahkan oleh UUJN.
Penerapan ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Kewajiban ini dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
Sebagimana tercantum dalam Pasal 4, notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan juga melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, negara dan produk.
Selain kewajiban di atas, ada pula larangan bagi notaris untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif, termasuk rekening bukti hubungan usaha antara notaris dengan pengguna jasa (Pasal 5).
Kewajiban pelaporan kepada para profesi dan instansi tersebut dipandang sebagai gate keeper atas transaksi/ kegiatan yang membutuhkan data/ informasi. Salah satu profesi yang dapat bertindak sebagai gate keeper ialah notaris. Maka untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana notaris memiliki tanggung jawab terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa terhadap obyek.
Praktiknya, notaris kerapkali diminta bersaksi atas kasus-kasus seperti pemalsuan hukum baik hukum materiil dan hukum intelektual. Sebagai contoh pemalsuan hukum intelektual adalah memberikan keterangan yang tidak benar atas suatu akta notaris yang bertujuan untuk menyamarkan hasil uang ilegal yang diduga berasal dari tindak pidana money laundry. 
Oleh sebab itu, perlu pencegahan dan pemberantasan terhadap setiap kejahatan yang terbukti menggunakan jasa notaris berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UUJN “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang brekepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”
Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Sehingga misalnya notaris sudah berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian selain yang tertuang dalam Pasal 16 huruf a UUJN “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.“
Notaris juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip seperti yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 9 tahun 2017 Pasal 21 “notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa,” hal tersebut karena memandang bahwa transaksi dimaksud adalah transaksi yang mencurigakan, guna menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara meminta dokumen tambahan.
Pada saat klien atau calon klien (pengguna jasa) tersebut menolak memberikan, maka notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Bahkan selanjutnya notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan tersebut.
Notaris juga wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal, transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off. Transaksi tersebut wajib di laporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. Notaris memutuskan menolak atau meneruskan Transaksi melalui analisis Transaksi Pengguna Jasa. Kewajiban lain notaris seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat 1 “notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa “ juncto Pasal 23 ayat 1 yang bunyinya “notaris wajib menatausahakan dokumen seluruh pengguna jasa dan pemilik manfaat (beneficial owner)”.
Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka berdasarkan UUTPPU ini dibentuk pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi prilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.
Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi seperti notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian disahkan menjadi kewajiban Notaris. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentu saja bertentangan dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Berlakunya hierarki dalam peraturan perundang undangan, maka berlaku pula asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori.
Penulis mengambil beberapa pendapat notaris mengenai identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa seperti yang tertuang dalam Permenkumham Nomer 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa beberapa diantaranya adalah :
Menurut pendapat Notaris Feliyanti.S.H. menurutnya aturan tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat ada beberapa hal yang diatur didalam UUJN yakni Pasal 16 huruf f bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain,”. 
Lebih lanjut, terkait prinsip mengenali pengguna jasa notaris dalam Permenkumham tersebut dianggap sangat spesifik dan mnegatrur kebebasan notaris, misal notaris harus memastikan kebenaran identitas para pihak, hal ini jelas bukan kewenangan notaris melainkan kewenangan Kepolisian, sebab apa yang disampaikan kepada notaris adalah dianggap benar tidak kemudian notaris harus memastikan kebenaran identitas, jika hal tersebut tetap dilakukan maka berpengaruh terhadap pelayanan proses pembuatan akta notaris (jangka waktu pembuatan akta), selanjutnya secara hierarki kewenangan notaris diataur oleh UUJN, dimana syarat sah suatu akta notariil yaitu memenuhi Pasal 38 bukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Permenkumham. Dengan demikian kedudukan Permenkumham sebagai pelengkap bagi notaris dalam membuat akta notariil yang – mau tidak mau – harus ditaati juga.
Imam Rahmat Syafaat. S.H., mengatakan aturan yang membahas mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan sangat memberatkan notaris, sebab apa yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 memfokuskan kewenangan penyidik. Secara hierarki kedudukan UUJN bagi notaris adalah bertujuan membuktikan kebenaran formil,  sedangkan kebenaran materiil atas data pengguna jasa notaris merupakan kewenangan penyidik. Namun demikian, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian maka notaris harus memiliki teknik yang baik agar klien (konsumen) tidak merasa dirugikan.
Demikian juga halnya dengan kewenangan notaris yang bersifat pasif dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, kiranya haruslah dipertimbangkan karena sifat dari kewajiban yang aktif haruslah diikuti dengan kewenangan yang aktif pula agar dalam rangka membantu PPATK notaris dapat bertindak optimal.
PPATK sebagai financial intelligent unit dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 41 ayat (1): “dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: (a) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; (b) menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; (c) mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; (d) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; (e) mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan (g) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.”
Pasal diatas menyatakan bahwa PPATK memiliki peran penting dan strategis di Indonesia dalam program assets recovery  terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran (assets tracing), baik pada waktu proses analisis transaski keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di pengadilan.
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis (Pasal 44) dan sebagai upaya memberantas tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporannta kepada PPATK (Pasal 17 ayat 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain: (a) penyedia jasa keuangan; (1) bank; (2) perusahaan pembiayaan; (3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; (4)	dana pensiun lembaga keuangan; (5) perusahaan efek; (6) manajer investasi; (7) kustodian; (8) wali amanat; (9) perposan sebagai penyedia jasa giro; (10) pedagang valuta asing; (11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; (12) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; (13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; (14) pegadaian; (15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau (16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. (b) Penyedia barang dan/atau jasa lain: (1) Perusahaan properti/agen properti; (2) Pedagang kendaraan bermotor; (3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; (4) Pedagang barang seni dan antik; atau (5) Balai lelang.
Berdasarkan ketentuan pihak pelapor yang disebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewajibannya bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/ atau jasa untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK. Namun, tidak hanya sampai disitu, Pihak Pelapor yang telah disebut dalam ketentuan Undang-Undang tersebut di atas diperluas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015), yang menyebutkan bahwa “advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.
Dalam perkembangannya, praktik tindak pidana pencucian uang, melintasi batas yuridiksi, memiliki cara variatif, memanfaatkan lembaga keuangan di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. 
Kemajuan dan perkembangan pengaturan mengenai rezim anti money laundering di Indonesia, selain karena adanya tekanan dunia internasional, muncul akibat kesadaran hukum yang membawa dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya, penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana akan mempermudah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan hasil tindak pidana – kadangkala – telah di pindahtangankan kepada pihak ketiga.
Berkaitan dengan kewajiban notaris dalam sumpah jabatan, ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN dan Pasal 54 UUJN. Merahasiakan isi akta merupakan prinsip hukum dan etika bagi notaris sebagai sifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut.
Sehubungan dengan akta notaris, ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan ini, akta yang dibuat oleh (door) notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris, dalam praktik notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian, isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris membingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai UUJN. Karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang berkaitan dengan isi akta, merupakan tanggung jawab para pihak. Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materiil merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan kehendak notaris, dan tugas notaris hanya memberikan saran. Namun demikian, jika saran diikuti dan dituangkan dalam akta, hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri. 
Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi yang diterima dari para pihak, sekalipun terdapat hal yang tidak dicantumkan dalam akta. Kewajiban merahasiakan bagi notaris bukan hanya amanat dari undang-undang, melainkan etika notaris untuk menjaga kepercayaan publik (vertrouwenspersoon) sebagai pejabat publik. 
Pitlo, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (een publiekrechtelijke inslag) yang kuat. Sungguhpun “in concreto” seseorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya. Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus mempertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan, kepentingan dari masyarakat umum ditambah dengan kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam ia bicara.
Dalam FGD (Forum Group Discussion) di Medan, PPATK menyampaikan alasan Notaris dijadikan pihak pelapor dalam TPPU, antara lain: (a) hasil riset tipologi dan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di dunia menunjukan bahwa gate keeper atau profesi-profesi tertentu seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana; (b) profesi advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan rentan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan aturan seperti kerahasiaan antara profesi tertentu dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang; (c) melindungi profesi advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencanaan keuangan dari kriminalisasi TPPU; (d) Rekomendasi Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan, bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada financial intelligence unit (dalam hal ini adalah PPATK).
Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Sehubungan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang dalam pembuatan akta yang dimiliki notaris sebagai pejabat umum, kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa/celah bagi pergerakan dana hasil tindak pidana melalui jasa yang diberikan oleh notaris yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Hal tersebut termasuk salah satu cara/metode yang digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang melalui institusi non keuangan.
Kewenangan notaris terhadap kewajiban merahasiakn isi akta dan segala keterangan dalam pembuatan akta berkaitan dengan konsep amanat (amanah) dalam Islam yang diatur dalam Surah an-Nisa ayat 58, artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 
Surat diatas menjelaskan bahwa notaris sebagai jabatan publik dipercaya oleh para pihak (klien) dalam proses sampai pembuatan akta untuk menjaga isi akta agar tidak diketahui oranglain. Dalam konsep tersebut senada dengan amanah (amanat) yang didefinisikan sesuatu yang dipercayakan oranglain untuk dilaksanakan. Pasal 16 ayat 1 huruf UUJN juga menjelaskan bahwa notaris wajib menggunakan “hak ingkar” kepada para pihak yang tidak berkepentingan atas segala isi dari akta autentik.
Dengan semakin ketatnya lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya membuat para pelaku kejahatan untuk mengalihkan modus pencucian uang melalui sarana jual beli real estate (properti). Secara langsung maupun tidak langsung cara ini juga melibatkan notaris dan PPAT dalam pembauatan akta. Dengan dimanfaatkannya profesi notaris dan PPAT dalam melakukan pencucian uang oleh pelaku kejahatan telah memberikan berbagai dampak negatif baik terhadap negara maupun berdampak pada profesi notaris dan PPAT itu sendiri. Oleh karena itulah perlunya sebuah Pembaharuan hukum yang lebih kuat guna mencegah dan memberantas TPPU, selain fungsinya  untuk mencegah dan memberantas TPPU regulasi ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya yang dibayang-bayangi oleh UU PPTPPU.

Simpulаn
	Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pada umumnya dan dengan nilai yang diangap penyedia jasa besar dan patut di waspadai, bisa jadi uang yang digunakan dalam sebuah transaksi yang mengunakan jasa notaris merupakan uang titipan dan berasal dari sumber dana ilegal, kriteria dan ciri-ciri transaksi keuangan mencurigakan dilakukan oleh orang lain atau mengunakan surat kuasa, transaksi melalui media perbankan.
	Tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Consumer) yaitu hanya berupa identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dan notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materil, kewajiban notaris hanya menentukan syarat formal yaitu dikenal/diperkenalkan penghadap sebagai syarat syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN. Selain itu notaris jaga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam proses pembuatan akta, antara lain melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data penghadap baik berupa identitas maupun data dokumen lainnya, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris. Kebenaran materiil tidak akan berakibat terhadap akta yang dibuat oleh notaris karena syarat sahnya suatu akta notaris tercantum dalam UUJN, namun demikian, jika kebenaran materiil tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian maka notaris akan menerima sanksi administrasi terhadap TKM yang tidak dilakukan pelaporan yakni dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi sesuai dengan amanah Permenkumham No 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Daftar Pustaka
Buku
Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT. Citra, 2018.
Adjie, Habib. Kumpulan Tulisan: Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013.
Adjie, Habib. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009.
Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990.
Budiarto, Agus. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
David Chaikin and J.C Sharman. Corruption and Money Laundering. United States: Palgrave Macmillan, 2009.
Ganarsih, Yenti. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
Jahja, Juni Sjafrien. Melawan Money Laundering. Jakarta: Visi Media, 2012.
M.U Sembiring. Teknik Pembuatan Akta. Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997.
Mardi. Sistem Informasi Akuntansi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Permata Aksara, 2012.
Nico. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL), 2003.
Notodisoerjo, Raden Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Cet. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Tobing,  G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.
Wiyono. Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Artikel Jurnal
Florenshia. “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Rezim Anti Money Laundering”. Premise Law Jurnal,  Vol. 9 (2019).
Husein, Yunus. “Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia”, https://yunushuesein.wordpress.com (2020).
Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jatiswara, Vol. 35 No. 1 (2020).
Mhd. Syahman Sitompul, Nurlaila, Hendra Harmain. “Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur”, Human Falah: Volume 3. No. 2 (2016).
Nasution, Bismar. “Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Money Laundering”, (2018).
Nurananda Budi Muliani, dkk. “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (Grips)”. Notary, Vol 1, No 003 (2019).
 PPATK. “Buletin statistik Anti Pencucian dan Pendanaan Terorisme”. Volume 103 (2018).
Rahayuningsih, Toetik.“Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundrying di Indonesia”, Yuridika. Vol. 28 (2013).
Ramantini, Putu Mas Maya. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak”. Tesis. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2004.
Sapulete, Raisa Maria. “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang”, Lex et Societatis, Vol.1 No 2 (2013).
Saragih, Ira Quwaity. “Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegaha Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Premise Law Jurnal, Vol 13 (2013).
Sigit, Muhammad. Pentingnya PMPJ, GRIPS dan Pelaporan Bagi Notaris, Forum Group Discussion, PPATK, 08 Maret 2019.
Teuku Ulya Murtadha dkk. “Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Syiah Kuala: Law Journal. Vo. 3 (2019).
Tian Terina dan Rendy Renaldy, “Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. No. 8 (2020).
Tian Terina dan Rendy Renaldy. “Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. No. 8 (2020).
Zulkarnaen, Sam Dwi. “Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya”. Tesis. Depok: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2008.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.