THE MEANING OF WAGE JUSTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract
Workers and employers felt the impact of Covid-19 that spread among the labor cluster. One of the problems is wage. The novelty of this research is the discussion of the government’s point of view on the differences in interests based on the wages meaning. This paper aims to find out the meaning of wage justice for workers and entrepreneurs during the Covid-19 pandemic through the perspective of Islam. The descriptive qualitative methodology is used to find out the wage justice meaning regarding the reduced wages of the workers that are on the essential category, 51 companies with 3,032 workers at the hotel sector and export-oriented industries such as charcoal briquettes and footwear. The data of companies that do not provide wages and lay off the workers on the critical category show 36 companies with 2,290 workers. Most of them are working on the food industry, beverage industry and the supporting sectors. The duties and roles of the Manpower Office, through labor inspectors, are supervising the implementation of the manpower public policies in the form of laws protecting both workers and employers. The formulation of this new policy aims to minimize the employment problems that may occur during the Covid-19 pandemic.
Dampak penyebaran Covid-19 klaster ketenagakerjaan dirasakan bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu permasalahannya yaitu upah. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan sudut pandang pemerintah terhadap perbedaan kepentingan yang didasarkan pemaknaan upah. Tujuan penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui makna keadilan upah bagi pekerja dan pengusaha saat pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah yang berkeadilan saat upah pekerja yang dikurangi pada kategori esensial sejumlah 51 perusahaan dengan pekerja 3.032 orang yaitu sektor perhotelan dan industri orientasi ekspor seperti arang briket dan alas kaki. Data perusahaan yang tidak memberikan upah sekaligus merumahkan pekerja pada kategori kritikal sejumlah 36 perusahaan dengan pekerja 2.290 orang yang sebagian besar adalah sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah sebagai pembina dalam pelaksaan kebijakan publik ketenagakerjaan berupa perundangan yang melindungi baik pekerja maupun pengusaha. Perumusan kebijakan baru ini adalah untuk meminimalisasi timbulnya masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdurohman, Dede, “Bisnis Jasa Penyalur Tenaga Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.2 Tahun 2018 DOI 10.18860./J.v9i2.5552.
Ali, Zainuddin Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2019).
Arishanti, Klara Innata and Ritandiyono, “Persepsi Karyawan Terhadap Keadilan Dalam Pemberian Upah Dengan Kepuasan Kerja,” ProceediJig. Seminar Nasional PESAT 2005 Auditorium Universitas Gunadarma. Jakarta. August, 23-24, 2005 ISSN: 18582559.
Astuti, Setyani Agung Dwi, “Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan dan UMKM di Mojokerto,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.9 February, 2021.
Bagijo, Himawan Estu, “Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Penetapan UMP dan UMK Tahun 2021 di Jawa Timur),” SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Volume 1, Number 1, May; p-ISSN: 2776-4540; e-ISSN:2776-3323
Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. M/3/HK.04/III/2020 concerning to the Protection of Workers/Labourers and Business Continuity in the Context of Prevention and Control of Covid-19.
Dhana, Rakha Anggara Widya, Lutfi Effendi and Bahrul Ulum Annafi, “Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Kordinator Wilayah II Malang)”,Jurnal Hukum, http://hukum.studetjournal.ub.ac.id., 2020.
Dwisvimiar, Inge, ”Keadilan Dalam Perspektif Filsafat ilmu Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September, 2011.
Elizur, Dov Evaluasi Pekerjaan (Gramedia Seri Manajemen No. 103., 1984).
Fakih, Mansour Analisis Gender dan Transformasi Sosial Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 1996.
Farida, Ike, “Recent Development of Legal Framework of Labor Law in Indonesia,” The 4th JILPT Tokyo Comparative Labor Policy Seminar 2020, (Japan Labor Issues, vol.5, no.32, July 2021).
Fitriyaningsih, Dinda, Neneng Nurhasanah, Ira Siti Rohmah Maulida, “Keadilan Dalam Upah Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27993
Handayani, Tri Astuti, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” Refleksi Hukum Vol. 9, No. 12015.
Hendrawan Dendy Santoso, “Pelaksanaan Keadilan Upah Bagi Pekerja Malang Wanita,” Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, Number 4, January, 2016, p. 272–281 http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/viewFile/7158/3574.
Ikhsan, Arian and I. B. Teddy Prianthara Akuntansi untuk Manajemen Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Ikhsan, Arian Akuntansi Sumberdaya Manusia Suatu Tinjauan Penilaian Modal Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
Kartikasari, Erni, Made Warka and Evi Kongres, “Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi COVID-19 Secara Mediasi,” Thesis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.
Lubis, Solly, Politik Hukum dan Kebijakan Publik. (Penerbit Mandar Manju. 2002).
Mardhiah, Nur, “Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking dan Maslahah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.2 (2018) DOI 10.18860./J.v9i2.5622.
Musataklima, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Motorcycle Taxi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Teori Mashlahah,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 of 2019.
Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen,” Yustisia Vol. 3 No.2 May – August, 2014.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Preston, Alison, “Australian Wage Determination: The Importance of Comparative Wage Justice,” Preston.
Priambusi, Zaki, Namira Hilda Papuani, Ramdhan Prawira Mulya Iskanda, “Optimizing Omnibus Law in Indonesia: A Legal Enquiry on The Use of Artificial Intellegence for Legislative Drafting Indonesian,” Journal of Law and Society (2021) 2:1 79-104 ISSN 2722-4074 Published by the University of Jember, Indonesia https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21787
Prima Ardiansah Surya, Marsheila Harvy Mustikaningtyas, Sacharissa Zerlina Tsarwah Thirafi, Afika Danedea Pramitha, Laksita Taffara Mahdy, Gery Morales Munthe, Adivia Cheries Dwiantoro, Budiono “Literature Review: Occupational Safety and Health Risk Factors of Healthcare Workers during COVID-19 Pandemic,” The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Volume 10, Issue 1, April, 2021: 144-152.
Rawls, John A Theory of Justice, rev.ed. (1999).
Rawls, John A Theory of Justice. Teori Keadilan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Republic of Indonesia No. KEP.231/MEN/2003 concerning Procedures for Postponing the Implementation of the Minimum Wage.
Rizky, A. Sinar, Anita Trisiana, Farid Ajrur R., Lauriend Algileri M., Iqbal Syaiban, Septiana Nur F., “Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Indonesia Untuk Memutus Rantai Penyebaran Wabah Covid-19,” Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (2020).
Robbins, Stephen P. and Timoty A. Judge Perilaku Organisasi. Jilid 1, Prentice Hall (Yogyakarta: Salemba Empat, 1998).
Shari, Nur Syahira, Mohd Faizun Mohamad Yazid and Mohd Farid Shamsudin, “The strengthen Strategies During Post Covid 19 After The Virus Crisis Hit Hotel Industry in Malaysia,” Journal of Postgraduate Current Bussines Research ABRN asia Online ISSN 25048449.
Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi and Ghansham Anand, “The Problematics of Execution Law Against Non-Executable Jugments and Comparisons With Malaysian Law,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.2 of 2018.
Suhartini, Endeh, Hartiwiningsih, I Gusti Ayu Kutut Rachmi Handayani, Martin Roestamy, “Legal Politics and Policy Setting of Wage Systems For Creating Social Justice of Workers,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 6, 2019.
Taimiyyah, Ibn, “Majmu‘ Fatawa Li Shaikh Al-Islam,” Riyad: Matabi‘ al-Riyad, Vol. 30, 1963, 92.
Law No. 13 of 2003 Concerning Employment
Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation
Waliam, Armansyah, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, BISNIS, Vol. 5, No. 2, December, 2017
Wijayanti, Asri, “Critical Analysis of the Minimum Wages in Order to Achieve Substantive Justice” The International Symposium on Pierre Bourdieu’s Law & Society Studies, State University of Semarang, 12-1-2012.
Yuliasih, “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014),” NOTARIUS 8th Edition, Number 2, September, 2015.
DOI: https://doi.org/10.18860/j.v12i2.13355
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Published By:
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50, 65144 Malang, East Java, Indonesia
Telp./Fax.: (0341) 559399
Email: jurisdictie@uin-malang.ac.id
--------------------------------------------------------------------------------------
Abstacting & Indexing :
--------------------------------------------------------------------------------------
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.