THE PROBLEMATICS OF EXECUTION LAW AGAINST NON-EXECUTABLE JUDGMENTS AND COMPARISONS WITH MALAYSIAN LAW

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Ghansham Anand

Abstract


In public courts, the litigation of civil case is under civil law procedure. This is a legal regulation to maintain material civil laws. The procedural law is also a way to file a particular civil case to civil court and to organize judges’ ways in making judgment toward legal subject. Civil law procedure prevents any vigilante actions that creates public legal order. Judiciaries provide protection for legal subject in preserving their rights and prevent any arbitrary actions. After case investigation process set under procedural law, a court judgment is made to judge and solve case. Legal actions are subsequently conducted to reach fixed legal judgment (inkracht van gewijsde). Some executions for civil cases in Indonesia is suspended since the object is different from reality or non-executable. Furthermore, civil case judgment is sometimes contradictory to criminal cases, although the objects are similar. Either litigant and/or defendant files request to the Supreme Court to have a legal protection or the chairman of district court requests for an instruction from the Supreme Court, may suspend court judgment. Therefore, the implementation of court judgments with legal power is still undeniably problematic. If the execution is suspended or not allowed, it may disadvantage “the justice seekers”; public society. The suspended or non-executable judgment should be immediately addressed on its implementation, instead of its law.


Di pengadilan umum, proses kasus perdata berada dalam prosedur hukum perdata. Ini adalah peraturan hukum untuk mempertahankan hukum sipil material. Undang-Undang prosedural ialah cara mengajukan kasus perdata ke pengadilan sipil dan mengatur cara hakim memutuskan subjek hukum. Prosedur hukum perdata bertujuan mencegah tindakan hakim-sendiri sehingga tercipta tatanan hukum publik. Peradilan memberikan perlindungan bagi subjek hukum dalam melestarikan haknya dan mencegah kesewenang-wenangan. Setelah proses penyelidikan kasus sebagaimana diatur dalam hukum prosedural, putusan pengadilan dibuat untuk menilai dan memecahkan kasus. Tindakan hukum selanjutnya dilakukan hingga mendapat keputusan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Beberapa putusan kasus perdata Indonesia ditangguhkan karena objek berbeda dari kenyataan atau tidak dapat dieksekusi. Selanjutnya, putusan kasus perdata terkadang bertentangan dengan kasus pidana, meskipun objeknya sama. Baik penggugat dan/atau terdakwa mengajukan permintaan ke Mahkamah Agung untuk memiliki perlindungan hukum atau ketua dari pengadilan distrik meminta instruksi dari Mahkamah Agung, bisa menangguhkan keputusan pengadilan. Karenanya, pelaksanaan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum masih bermasalah. Jika eksekusi ditangguhkan atau tidak diizinkan, tentu dapat merugikan “para pencari keadilan”; masyarakat umum. Putusan yang ditangguhkan atau tidak dapat dieksekusi harus segera ditangani pada pelaksanaannya, bukan hukumnya.


Keywords


civil case; judgment; non-executable;

Full Text:

PDF

References


Al-San’any, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. Subul as Salam. Bandung: Dahlan.

Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Bahar, Djazuli. Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum. Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Second Edition. Fifth Edition. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Law No. 14 / 1985 on the Supreme Court

Law No. 2/ 1986 on Public Court

Law No. 3/ 2009 on the Second Amendment of Law No. 14/ 1985 on the Supreme Court

Law No. 48/ 2009 on Judicial Power

Law No. 49/ 2009 on the Second Amendment of Law No. 2/ 1986 on the Public Court

Law No. 5/ 2004 on Amendment of Law No. 14/ 1985 on The Supreme Court

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Jogyakarta: Liberty, 1982.

R. Subekti. Hukum Pembuktian. Cetakan kelima. Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.

Rahman, Fatchur. Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama. Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Saleh, Mohammad. Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata. Jakarta: Graha Cendekia, 2011.

Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992

Soesilo. RBG/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politeia, 1995.

Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cet.VI. Bandung: Mandar Maju, 1989.

The Rule of the Supreme Court No. 1/ 2001 on Request for Cassasion of a Civil Case with no Formal Qualification.

Wijayanti, Asri. “Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal Communities, Man in India”, vol 97 No. 24: 2017.

Wijayanti, Asri. “Legal Aids For Marginal Communities, Man in India” vol 97 No. 18: 2017.

Wijayanti, Asri. “Rights to the Freedom of Trade Unions in the Constitution and its Implementation, International Journal of Applied Business in Economic Research”, Vo. 15 No 7: 2017




DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j.v9i2.5592

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published By:

Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50, 65144 Malang
Telp./Fax.: (0341) 559399
Email: jurisdictie@uin-malang.ac.id

--------------------------------------------------------------------------------------

Abstacting & Indexing :

DOAJ Dimension Sinta Portal Garuda Google Schoolar MoraRef

--------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.