ESENSI SPIRIT PENDIDIKAN ISLAM
DALAM KONSEP PEMIKIRAN PAULO FREIRE

Oleh:
Moh. Zaini
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang
Email: pojur_zen@yahoo.com

Abstract
In the view of Islam, Rosulullah have recounted: "Every child is born in the state of fitrah (the potential)..etc (HR. Al-Bukhari Muslims)., it indicates that actually the orientation of education is directed to the humanist process, by learning the human as the educated and dynamic subject with all its potential—not a passive subject, which is deceived by the external powers. However, people are active-autonomous-agents—who are able to determine their own movement— voters and the center of his own life. The orientation of this education system is in accordance with the education concept in Islam that has been taken from the definition of the term tarbiyah, ta'lim and ta'dib. By applying this system, it enables us to realize the humanist, critical and creative education with high moral standards. As it is said by Abbas r.a: "Be a good mannered scholar, with a deep knowledge and alim" (Imarah, 1979:62)

Keywords: Humanize, Education of Humanize, and Justice,

Pendahuluan
Bagi Paulo Freire, mayoritas hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis seperti masyarakat dewasa ini –termasuk hubungan yang terlibat dalam pendidikan –didasarkan pada hubungan penindasan. Dalam konteks Brasil, tempat Freire mengembangkan teori dan praktiknya, kenyataan tersebut adalah berupa ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik yang luas di mana jutaan orang tidak memiliki modal ekonomi, sosial dan pendidikan. Penindasan ini dan hubungan antara penindas dan yang ditindas memberi dorongan motivasi terhadap perjuangannya bersama kaum miskin di Brasil dan kemudian di negara lain.
Menurutnya, dehumanisasi, meskipun merupakan sebuah fakta sejarah yang konkret, bukanlah taqdir yang turun dari langit, tetapi akibat dari tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekerasan dari tangan-tangan para penindas, yang pada gilirannya mendehumanisasikan kaum tertindas. Dalam konsepsi Islam taqdir adalah bagian otoritas Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Namun demikian, manusia tidak akan pernah mengetahui tentang taqdir dirinya. Oleh karena ketidakpahamannya terhadap taqdir tersebut, maka manusia dapat memaksimalkan ‘power otority’ melalui ikhtiarnya sehingga dalam kontek penindasan, manusia dapat keluar dari sebuah kezaliman di maksud. Dalam sebuah ayat alQur’an, Allah SWT menyampaikan dalam sebuah firmanNya: “....sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang akan mengubah nasibnya”.
Oleh karena itu, penindasan yang dilakukan melalui legal formal pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang tidak pernah melahirkan karakter positif dalam klaim pembaharuannya. Bahkan sebaliknya, hanyalah merupakan suatu pelecehan terhadap fitrah sekaligus imperialisasi terhadap seluruh nilai dan potensi kemanusiaan. 
Dengan demikian, maka diperlukan suatu sistem baru yang mampu menata secara rinci tentang mekanisme pendidikan supaya out put dari pendidikan dapat berkualitas, serta sesuai dengan nilai-nilai liberasi penindasan sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Kapitalisasi Versus Humanisasi Pendidikan
Dewasa ini umat manusia tengah memasuki suatu era baru yang ditandai dengan menguatnya paham pasar bebas, yang dikenal sebagai era globalisasi. Tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensinya melalui pendidikan terus mendapat tantangan, karena pendidikan ternyata bagi sebagian manusia dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimana mungkin tradisi manusia tentang visi pendidikan sebagai strategi penciptaan eksistensi manusia yang telah direproduksi berabad-abad selama ini, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi (materialistik). 
Akibatnya, pendidikan hanya akan mampu dijangkau oleh kalangan tertentu yang secara ekonomi diuntungkan oleh struktur dan sistem sosial yang ada. Sementara bagi kalangan yang datang dari kelas tereksploitasi dan termarginalkan secara ekonomi, tidak akan mampu menjangkau pendidikan secara layak dan nyaman. Dengan kata lain, saat ini pendidikan telah menjelma menjadi suatu komoditi (profit oriented), bagi pemodal dan mampu untuk membayar mahal (Wahono, 2001: xi-xvi). 
Realitas ini seringkali terungkap dalam pemikiran filosofis pendidikan Paulo Freire, menurutnya di dunia ini sebagian besar manusianya menderita sedemikian rupa, sementara sebagian yang lain menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil dan hedonis. Kelompok dominan dan penikmat ini adalah sebagian kecil atau minoritas dari jumlah umat manusia dunia. Analoginya, justru dari jumlah yang ada memperlihatkan kondisi tidak berimbang dan tidak berkeadilan (Freire, 2002: vii ).  Persoalan itulah yang disebut Freire sebagai situasi penindasan dan situasi ketertindasan yang tidak prikemanusiaan. 
Pendidikan untuk orang tertindas atau terpinggirkan adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dengan, bukan untuk kaum tertindas (individu atau manusia secara keseluruhan) dalam perjuangan tanpa henti, untuk meraih kembali kemanusiaannya. Pendidikan ini menjadikan unsur penindasan dan penyebabnya sebagai objek refleksi kaum tertindas dan diharapkan akan melahirkan pembebasan (liberation) (Palmer, 2003: 232).
Pada akhirnya, penindasan serta hubungan penindas dan yang ditindas memberikan dorongan (drive motivation) terhadap Freire, untuk terus melanjutkan perjuangannya bersama kaum miskin di Brasil dan di negara-negara lain. Tekad itu tergambar jelas dalam sebuah penyataannya yang cukup monumental:

.......dehumanisasi, meskipun merupakan sebuah fakta sejarah yang konkret, bukanlah takdir yang turun dari langit, tetapi akibat dari tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekerasan dari tangan-tangan para penindas, yang pada gilirannya mendehumanisasikan kaum tertindas (Smith, 2001: 1).

Pernyataan di atas, menggambarkan sebuah tatanan masyarakat yang tidak adil, sistem norma, prosedur, kekuasaan dan hukum yang selalu memaksa individu-individu untuk percaya bahwa kemiskinan dan ketidakadilan adalah fakta yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia dan merupakan tatanan yang jauh dari nilai-nilai keadilan dengan meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang dan menjadikan mitos (power sugestif) di benak banyak orang. 
Karena itu Freire percaya bahwa sistem yang tidak adil pasti bersifat menindas, karena hanya melalui penindasan kelompok yang berkuasa bisa melanggengkan sistem tidak adilnya (Smith, ibid: 2). Dalam buku Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Freire secara klasifikatif menjelaskan bahwa pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya, yakni: 
1.	Pengajar
2.	Pelajar atau anak didik, dan
3.	Realitas dunia

Pertama dan yang kedua (pengajar dan pelajar) adalah subyek yang sadar (cognitive consiousness), sementara yang ketiga (realitas dunia) adalah obyek yang tersadari atau disadari (cognizable) (Freire, Op.cit: x). Hubungan dialektis semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan manapun selama ini. Praktik pendidikan yang ada selama ini perbandingannya tidak lebih dari sebuah “bank” (Banking concept of education), dimana pelajar hanya diberi transfer pengetahuan (transfer of knowledge) agar kelak dapat meniru dan diorientasikan untuk mendatangkan hasil dengan berlipat ganda¸ bukan kebijaksanaan hidup (Palmer, Op.Cit.: 235 ). Jadi, perserta didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis laiknya yang lazim dikenal. 
Padahal yang dimaksud pendidikan adalah sistem yang tidak hanya mengajar (pedagogik), tetapi juga mendidik (andragogik) melalui proses belajar dan berpikir bersama (sharing of knowledge) secara berimbang, adil dan pada tempatnya. Depositor atau investornya adalah guru, yang mewakili lembaga-lembaga kemasyarakatan mapan dan berkuasa, sementara depositonya adalah berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik. Mereka pun lantas diperlakukan sebagai “bejana kosong”, yang akan diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman “modal ilmu pengetahuan” yang akan dipetik hasilnya kelak. 
Indikasi pemikiran Paulo Freire sebenarnya lebih menitikberatkan pada substansi keyakinan ilmiah bahwa sebenarnya manusia lahir ke dunia telah membawa segala potensi yang menjadi bekalnya dari Tuhan (Bukhori Muslim dalam UMM, 2012: 5). Dengan demikian, memperlakukan anak dalam proses pendidikan seperti “bejana kosong” adalah suatu penindasan dehumanis.
Oleh karena itu, sebagai efek dari dehumanisasi tersebut, guru adalah subjek aktif sedangkan anak didik adalah obyek pasif penurut, yang diperlakukan tidak berbeda atau menjadi bagian dari realitas dunia yang diajarkan kepada mereka, sebagai objek ilmu pengetahuan teoritis yang tidak berkesadaran (counscientizacao). Jika demikian, pendidikan akhirnya bersifat negatif dimana guru memberi informasi yang wajib ditelan (transfer of knowledge) terhadap peserta didik, yang wajib diingat dan dihafalkan dan tidak lebih dari sebuah ‘dogma agama’.
Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” Freire secara sederhana juga menyusun antagonisme pendidikan gaya “bank”, sebagai berikut: 
Guru mengajar, murid belajar; Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; Guru berpikir, murid dipikirkan; Guru bercerita, murid patuh mendengarkan; Guru menentukan peraturan, murid diatur dan melaksanakan; Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui; Guru berbuat, murid membayangkan dirinya melalui perbuatan gurunya; Guru memilih bahan dan isi pelajaran, (murid tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu; Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid; Guru adalah subyek proses belajar, muridlah yang menjadi obyeknya (Freire, 2003: 51-52).

Oleh karena guru yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid selanjutnya mengidentifikasikan diri seperti gurunya sebagai prototipe manusia ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal serta segala sesuatu yang muncul darinya adalah benar. 
Pendidikan semacam itulah yang hanya akan menciptakan “Nekrofeli” dan bukannya melahirkan “Biofili”. Implikasi lebih jauh bahwa pada saatnya nanti murid-murid akan benar-benar menjadikan diri mereka sebagai duplikasi guru mereka dalam karakter dan kepribadian (personality), dan pada saat itulah akan lahir generasi-generasi baru dengan potensi manusia-manusia penindas. Jika di antara mereka ada yang manjadi guru atau pendidik, daur penindasan segera dimulai dalam dunia pendidikan dan kondisi demikian akan terjadi seterusnya sebagai siklus normal dan natural. Sistem pendidikan seperti ini, akan menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan status-quo sepanjang masa, bukan menjadi kekuatan penggugah (subeversif force) ke arah perubahan dan pembaharuan yang memanusiakan. 
Semestinya sistem pendidikan yang dicitpakan, harus benar-benar menjadi kekuatan penyadar (strength of resuscitation) dan pembebas umat manusia dalam lingkup kesehatan kholistik (bio-psikososial). Bukan sistem pendidikan terbatas dan patalistik yang mengarah pada dehumanisasi. Sistem pendidikan yang seringkali di klaim mapan selama ini, telah menjadikan anak didik sebagai manusia-manusia yang teralienier dan tercerabut dari potensi-potensi kemanusiannya. Karena konsep mendidik yang diterapkan mengarah pada substansi pendidikan meniru untuk menjadi ada (duplication) bukan menjadi sebenarnya (to be human). Dalam arti menjadi “seperti”, untuk menjadi orang lain di luar potensi dirinya, bukan menjadi diri sendiri atas sejumlah bakat lahiriahnya. 
Pola pendidikan seperti itu, paling jauh hanya akan mampu mengubah penafsiran individu terhadap situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu mengubah realitas dirinya sendiri. Manusia menjadi penonton dan peniru bukan pencipta, sehingga mudah dipahami mengapa suatu revolusi paling revolusioner sekalipun, pada awal mulanya tetap digerakkan oleh individu-individu yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang dianggap mapan dan pada akhirnya hanya menggantikan simbol-simbol dan mitos-mitos lama menjadi simbol-simbol dan mitos-mitos baru, yang sebenarnya laiknya setali tiga uang atau sama saja bahkan terkadang jauh lebih buruk. 
Penindasan, apapun nama dan alasannya, adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan (dehumanization). Dehumanisasi bersifat ganda, dalam arti terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Dalam sebuah firman Allah SWT, disampaikan: 

Artinya: …….. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

                           
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Pada konteks ini, maka keadilan secara pendidikan tidak akan didapatkan oleh kaum tertindas. Dengan demikian, mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasinya dinistakan, karena dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam “kebudayaan bisu” (submerged in the culture of silence). Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya.
Oleh karena itu, penindasan selalu menyebabkan ketertindasan terhadap sesuatu apapun yang dianggap objek, yang dilakukan melalui legal formal pendidikan dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak pernah melahirkan karakter positif dalam klaim pembaharuan. Bahkan sebaliknya, hanyalah bentuk pelecehan terhadap fitrah manusiawi sekaligus imperialisasi terhadap seluruh nilai dan potensi kemanusiaan. 
Dengan demikian, maka diperlukan suatu sistem baru yang mampu menata secara rinci tentang mekanisme pendidikan (dimana penentuan posisi guru dan murid secara fungsional berada dalam satu posisi yaitu sebagai subjek-subjek yang keduanya harus belajar satu sama lain dalam satu proses pendidikan). Hingga akhirnya, out put pendidikan dapat berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai liberasi humanitas sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Pendidikan sebagai Proses Humanisasi
Di dalam Islam, pendidikan sebagai proses humanisasi sebenarnya telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW, terutama ketika Rosul memberikan pemahaman aqidah dan pandangan-pandangan ajaran kebenaran kepada sahabat, ada proses dialog, keteladanan, dan unsur musyarah. Point penting penanaman nilai kebenaran tersebut merupakan pelajaran humanisasi kepada seluruh umat manusia, terutama dalam konteks transformasi keilmuan dalam dunia pendidikan.
Di dalam firman-firman Allah SWT, pun juga digambarkan tentang bagaiamana substansi pengajaran itu dilakukan, seperti yang tergambar di dalam Qs. Al-‘Alaq: 1-8:
                                       
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, Karena Dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

Dalam ayat ini, perkataan insan disebutkan sebanya tiga kali. Pertama, menerangkan bahwa insan itu dijadikan dari alaq (segumpal daging). Kedua, menerangkan ciri atau kemampuannya untuk berilmu, dan ketiga, mengingatkan bahwa insan itu dapat menjadi diktator apabila ia bersifat congkak dan merasa tidak perlu lagi dengan ciptaannya.
Fenomena kediktatoran ini sebenarnya bahasa lain dari perilaku dehumanis yang sangat lekat praktik-pratik kependidikan. Human dan humanization ini tidak dapat terhindar dari topik pembicaraan tentang pendidikan, baik dalam makna persekolahan, pendidikan non-formal, maupun pendidikan sebagai jaringan kemasyarakatan. Definisi paling umum mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses humanisasi menuju lahirnya insan bernilai secara kemanusiaan (humanization is human to be human). Proses itulah yang disebut dengan pemanusiaan, yang membentuk manusia yang berkarakter insan sejati. Dengan kata lain, pemanusiaan adalah proses memanusiakan manusia oleh manusia beretik dan berbudaya, sebagai diskursus pendewasaan.
Agenda tersebut, dipandang berhasil bila out put pendidikan yang ditargetkan mampu melahirkan manusia dewasa sejati (realman), manusia yang sarat dengan tampilan nilai-nilai kemanusiaan sebagai perilaku dan pikir praktisnya. Kedewasaan itu dapat diukur dari sisi personal, sosial, sebagai alat Tuhan dan pemegang mandat kultural. Manusia dewasa adalah manusia yang berani berbuat dan bertanggungjawab atas perbuatannya dan hal itu berkaitan dengan semua dimensi pola hidup kemanusiaan, mulai dari dimensi terbaik sampai pada dimensi terburuk. Tentu aktivasi kebertanggungjawaban sebagai potensi karakter terlatih konstruktif, senantiasa melekat di dalam dirinya. 
Hakikat manusia dengan sifat kemanusiaanya tersebut diaksentualisasikan pada kedudukannya dalam suatu rangkaian hubungan, baik vertikal dengan penciptanya, maupun horizontal dengan alam dan dirinya.
Dengan demikian konstruksi nilai-nilai pendidikan harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan sesuai dengan konsepsi awal sebagai manusia yang senantiasa berguna bagi banyak orang. Konsepsi ini berbeda dengan statemennya John Dewey dalam bukunya Democrazy and Education sebagaimana dikutip Adler mengatakan bahwa tidak pada tempatnya mengaitkan tatanan prilaku kelembagaan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, mengingat pendidikan bertujuan meneruskan cita-cita demokrasi dan humanisasi. Menurutnya, agenda utama pendidikan secara fungsional adalah membentuk komunitas sosial ideal sebagai bagian dari proses transformasi pendewasaan. Tetapi, di satu sisi pemikiran ini sangat bertentangan dengan konsep tata ekonomi berencana (planned economic order), yang antara lain dikembangkan di negara-negara Eropa Timur, di mana perencanaan pendidikan yang diupayakan berkaitan dan disepadankan dengan perencanaan ekonomi, sehingga proses dan esensi pendidikan dikendalikan secara serta merta oleh kebutuhan pasar kerja. Hal ini jelas-jelas akan mengerosi purifikasi nilai-nilai substansi kemanusiaan dan pendidikan. 
Pada konteks ini, purifikasi nilai-nilai pendidikan juga menjadi pendorong utama bagi menguatnya purifikasi nilai-nilai kemanusiaan. Pemurnian nilai-nilai kemanusiaan akan terkonstruk secara baik bila paradigma pendidikan hadir secara konsis di posisi essensinya. Pada titik substansi inilah efek nilai-nilai pendidikan akan memuai menjadi nilai-nilai humanis. Karena pada substansinya pendidikan akan senantiasa mengarahkan manusia pada perilaku yang memanusiakan sehingga titik klimaks realman character akan benar-benar tercapai. Standar “perilaku yang memanusiakan” dapat tercapai ketika manusia telah mampu berperilaku layaknya manusia yang membutuhkan rasa saling menghargai, menghormati, sikap dialogika egaliter atas asaz ‘saling mencintai dan mengasihi’, menafikan pola hidup subjek-objek, memotong garis demarkasi yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap yang lain. Walaupun status diri sebagai makhluk sosial tetap menjadi fitrah warisan yang tertanam di dalam setiap diri manusia.
Dengan demikian, bila pola-pola hidup yang memanusiakan ini tercapai, maka efek perilaku yang dilahirkan tidak hanya berdampak positif terhadap perilaku dan karakter diri individu tetapi juga dapat mewarnai karakter publik. Harmonisasi kehidupan kebersamaan secara fisik, psikis, sosial dan spiritual akan tercipta sebagai bagian yang mensejahterkan. 

The Real Humanisasi Pendidikan
Azyumardi Azra, dalam pandangan konsepnya, mengatakan bahwa pendidikan humanitas memiliki setidak-tidaknya dua dimensi: pertama, dimensi internal yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri, kelembagaan, kandungan atau muatan pendidikan dan terakhir proses-proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Kedua, dimensi eksternal yang berkaitan dengan kondisi di luar pendidikan, termasuk sisi-sisi kemanusiaan yang bagaimanapun mempengaruhi dunia pendidikan secara keseluruhan (Azra, 2002: 148). 
Sedangkan tujuan dasar dari humanisasi pendidikan, tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi tujuan dilahirkannya psikologi humanistik, sebagai suatu gerakan perlawanan terhadap pola-pola pendidikan yang dominan mekanistik, reduksionistik, materialistik, hedonistik atau memiliki kecenderungan untuk mereduksi manusia atas potensi-potensi kemanusiaannya (Misiak & Sexton, 2005: 124). Menusia dipahami sebagai gambaran yang tidak untuh, parsial, tidak lengkap, satu sisi dan mendehumanisasi. Sehingga, penekanan pada spontanitas kendali internal, keunikan manusia dan masalah-masalah eksistensial tidak lagi mendapat sentuhan. 
Humanisasi pendidikan merupakan pola pemanusiaan yang terkonstruk dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Mendasarkan konsep orientasinya sebagai suatu ungkapan dari pandangan dunia yang lebih luas, menjunjung tinggi aspek kemanusiaan serta merupakan bagian dari kecenderungan humanistik universal yang mengejawantahkan diri dalam pendidikan, ilmu-ilmu sosial, biologi dan filsafat ilmu pengetahuan. Ia adalah suatu segmen dari gerakan yang lebih besar yang mengaku hendak berlaku adil terhadap kemanusiaan manusia serta berusaha membangun ilmu pengetahuan tentang manusia yang diperuntukkan bagi manusia pula dalam keberadaban. 
Humanisasi pendidikan orientasi tiada akhir dan mencatat sejumlah keharusan yang spesifik sebagai hal yang dianggap esensial dalam kehidupan manusia. Humanisasi dalam ragam pendidikan, setidaknya tercermin dalam langkah-langkah sebagai berikut: 
1.	Format pendidikan harus lebih manusiawi, yakni lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah kemanusiaan dibandingkan pada masalah-masalah keorganisasian. 
2.	Humanisasi pendidikan harus lebih sering memalingkan perhatiannya kepada sekadar studi tentang kebijakan anggaran pendidikan dan format pendidikan yang mengarah pada bentuk kapitalisasi pendidikan secara global. 
3.	Pendidikan harus lebih bersifat kontekstual, lebih terpusat pada masalah-masalah yang tidak memanusiakan, tidak hanya terserap pada cara-cara atau metode-metode pendidikan, harus lebih berani dan inisiatif, lebih kreatif, harus mencoba menemukan, bukan hanya waspada terhadap nilai-nilai dan hati-hati dalam menghindari kesalahan-kesalahan kemanusiaan. 
4.	Pendidikan harus menjadi lebih positif dan tidak negatif, ia harus memiliki batas-batas lebih tinggi atas setiap kebijakan pendidikan, mempelajari dan menghadirkan pola-pola pendidikan ke dalam sifat manusia, selain tingkah laku yang nampak, mempelajari ketaksadaran sekaligus kesadaran sisi kemanusiaan dalam pendidikan.
5.	Pendidik harus mempelajari pengalaman-pengalaman yang bertujuan disamping cara-cara mencapai tujuan yang pragmatis, berguna dan bertujuan tentang pendidikan: untuk apa manusia hidup? Apa yang membuat kehidupan ini layak? Pengalaman-pengalaman hidup yang mana yang membenarkan pendirataa-penderitaan muncul akibat penerapan pendidikan yang salah?
6.	Pendidikan yang humanis harus mempelajari manusia sebagai subjek terdidik dan dinamis, bukan sebagai tanah lempung yang pasif, yang tidak berdaya oleh kekuatan-kekuatan luar. Manusia adalah atau haruslah agen otonom yang aktif, menentukan geraknya sendiri, pemilih dan pusat dari kehidupannya sendiri. 
7.	Pemegang kebijakan pendidikan tidaklah terhanyut arus dan cenderung terserap oleh abstraksi-abstraksi, kata-kata dan konsep-konsep pendidikan yang usang dan kering nilai, melupakan pengalaman nyata yang orisinil dan menjadi asal mula segenap konsep ilmu pengetahuan. Hal ini dalam humanisasi pendidikan merupakan bibit dehumanisasi dan bahaya nyata. 
Pendidikan seharusnya menempati posisi paling penting dan dominan. Karena segenap masalah penting yang dihadapi oleh umat manusia, perang dan perdamaian, eksploitasi dan persaudaraan, kebencian dan cinta, kesakitan dan kesehatan, kesalahmengertian dan pengertian, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, akan tergantung pada pemahaman yang lebih baik tentang sifat manusia dan segala sesuatu yang diatur dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. 
Pendidikan dan humanisasi, merupakan konsep yang harus terus memusatkan perhatian pada sikap personal dan sosial sebagai kebutuhan hidup dan karenanya berfokus pada pengalaman konkrit atas fenomena primer dalam mempelajari manusia dalam kancah pendidikan. Menekankan pada kualitas-kualitas yang khas yang ada pada manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai dan realisasi diri dengan tidak menyandarkannya pada hal-hal yang bersifat mekanistik dan reduksionistik. 
Menyandarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan serta menentang penekanan yang berlebihan pada objektiivitas yang mengorbankan signifikansi. Dalam sebuah Hadits Rosulullah SAW, mengatakan: “...jadilah kamu ahli ilmu yang santun, mendalam dan alim ” –HR. Bukhori– (dalam Imarah, 1979 :62)
Kalimat “mempelajari ilmu dan jadilah kamu ahli ilmu” menunjukkan bahwa keberadaan siswa dalam pembelajaran merupakan sentral atau obyek dan subyek penddikan. Keberadaan siswa dalam pandangan Islam sebagai sosok manusia yang berilmu, maka guru hendaknya memberdayakan mereka untuk mampu mengkonstruksi, menggali dan mengamalkan pengetahuan apa yang bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, agama serta bagi bangsa dan negaranya. Allah membekali manusia dengan akal dan inderanya yang memungkinkan manusia untuk menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam proses kependidikan, kemudian membudayakan ilmu pengetahuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bahkan dapat menjangkau diluar kemampuan fisiknya, sehingga manusia dapat menguasai alam jagad raya ini
Oleh karena itu, sesuatu yang juga sangat adalah memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, sehingga dengan potensi itulah manusia (siswa) dapat menyandang predikat “mahluk yang mulia” atau “derajat yang tinggi di sisi Tuhannya”. Sebagaimana firman Allah SWT: 
...           ...
Artinya: “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat” 

Kesimpulan
Pendidikan kaum tertindas merupakan sebuah model pendidikan bersama individu atau manusia secara keseluruhan dalam wujud perjuangan tanpa henti untuk meraih kembali nilai-nilai kemanusiaan menuju pembebasan. Model pendidikan ini dilaksanakan dengan, bukan untuk, kaum tertindas. Istilah “pendidikan kaum tertindas” tersebut lahir sebagai sebuah bentuk ‘pemberontakan’ terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, berupa ketidakadilan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan.
Konsientisasi (penyadaran) merupakan proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah eksistensial. Konsientisasi mengemban tugas pembebasan yang berarti penciptaan norma, aturan, prosedur dan kebijakan baru. Conscientizacao merupakan sebuah model pencarian jawaban-jawaban secara kooperatif atas masalah-masalah yang tidak terpecahkan yang dihadapi oleh sekelompok orang yang bertujuan tidak hanya pada kesederhanaan, tetapi pembebasan bagi kaum tertindas.
Dalam pandangan Islam, Rosulullah sampaikan: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah (potensi)….dst (HR. Bukhari Muslim). Hadits menjadi sebuah penegas, bahwa sebenarnya orientasi pendidikan diarahkan pada proses yang humanis, mempelajari manusia sebagai subjek terdidik dan dinamis, bukan subjek pasif, yang tidak berdaya oleh kekuatan-kekuatan luar. Tetapi manusia adalah agen otonom yang aktif, menentukan geraknya sendiri, pemilih dan pusat dari kehidupannya sendiri. 

Daftar Pustaka
Al-Qur’anul Karim, Syamilul Qur’an. 2010. Miracle the Reference. Surat al-Mujadilah [58]: ayat 11. penerbit: Jakarta
Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas.
Firdaus M. Yunus, 2005. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial - Paulo Freire – Y.B. Mangunwijaya, Jogjakarta : Logung Pustaka, cetakan kedua Desember.
Fransis Wahono dalam Mansour Fakih. 2001. Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan, Yogyakartas: Insist Press Cindelaras bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, cet.II Oktober.
Henryk Misiak & Virginia Staudt Sexton, 2005. Psikologi Fenomonologi, Eksistensial dan Humanistik Suatu Survei Historisi, Bandung: Refika Aditama.
Ira Shor & Paulo Freire, 2001. Menjadi Guru Merdeka; Petikan Pengalaman, terjemahan Nasir Budiman. (Judul asli A Pedagogy for Liberation, Dialog on Transforming Education, Penerbit Bergin & Gervy Publiser, Inc. Massachustts, 1987) Yogyakarta: LKiS – Yayasan Adikarya IKAPI & The Ford Foundation, cet. I.
Joy A. Palmer (editor). 2003. 50 Pemikir Pendidikan dari Peaget sampai Masa Sekarang–Paulo Freire, Yogyakarta: Jendela, cet. I.
Mansur Fakih, dkk., 2000. Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta : ReaD Book – INSIST, dan PACT Indonesia sebagai tindak lanjut rangkaian workshop fasilitator. 
Mu’arif, 2005. Wacana Pendidikan Kritis, Menelanjangi Problematika, Meretas Masa Depan Pendidikan, Penerbit IRCiSoD Jogjakarta, cetakan I. 
Paulo Freire. 2003. Pendidikan Kaum Tertindas, terj. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Bandung: LP3ES. 
Paulo Freire. 2002. Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Yogyakarta: ReaD (Research, Education and Dialog) bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, cet. III Pebruari.
Paulo Freire, 1984. Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan, terjemahan A.A. Nogroho, Jakarta: Gramedia 
Paulo Freire, 1995. Pendidikan Kaum Tertindas, terjemahan Utomo Dananjaya, Jakarta LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) 
Richard Shaull, 1972. Pedagogy Of The Oppressed (pengantar), terjemahan New York : Herde and Herder 
Sitti Murtiningsih, 2004. Pendidikan Alat Perlawanan; Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire, Penerbit Resist Book – Yogyakarta, cet. I Oktober.
William A. Smith. 2001. Conscientizacao, Tujuan Pendidikan Freire, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan REaD Book