ISLAM DAN PERBURUHAN: PEMBAGIAN KERJA, SAFETY NETWORKING DAN MASLAHAH PADA SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA

Abstract

This study aims to analyze wage practice in Padang and to explain its feasibility in contemporary era. It is said feasible when the wage received represents the needs. This is studied based on harmonization between theory, positive law, and Islamic law. This is a legal research with an empirical juridical approach. The data result were analyzed using analytical descriptive approach. The findings reveal that the thinking paradigm of some entrepreneurs is only considering workers as production tools while receiving below-standard wage. This is almost the same as Ferdinand Lasalle’s (1825) idea on ‘iron theory’, in which entrepreneurs and companies will get maximum profit by minimizing wage of workers. On the contrary, this result reinforces Paul Spicker’s (1995) idea; the state is fully responsible for ensuring the minimum standard of living of each citizen by focusing on improving people’s welfare and providing universal social service as well as formulating law which sides people. In addition, the purpose of this study is in line with the opinion of Yusuf al-Qaradawi (2004), Bani Sadr, Jaribahal-Harithi (2003), Eva Zulfa (2014) that the wage are given on the basis of work values and ability and on the cosideration of their participation in improving company’s profit.

Penelitian ini menganalisis praktik pengupahan di Kota Padang dan menjelaskan kelayakannya di era kontemporer. Dikatakan layak jika upah yang diterima merepresentasikan kebutuhan. Hal ini dikaji berdasarkan harmonisasi antara teori, hukum positif, dan hukum Islam. Ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Temuan penelitian mengungkap paradigma berpikir beberapa pengusaha yang hanya menjadikan pekerja sebagai alat produksi dalam perusahaan dengan upah murah. Ini hampir sama dengan pemikiran Ferdinand Lasalle (1825) tentang ‘teori besi’, yang mana pengusaha dan perusahaan akan meraih laba maksimal dengan upah pekerja minimal. Sebaliknya, hasil penelitian ini memperkuat pemikiran Paul Spicker (1995) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin standar hidup minimum setiap warganya yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan pelayanan sosial universal dan membentuk Undang-Undang pro rakyat. Di samping itu, tujuan penelitian ini sejalan dengan Yusuf al-Qaradawi (2004), Bani Sadr, Jaribahal-Harithi (2003), Eva Zulfa (2014) bahwa upah seorang pekerja diberikan atas dasar nilai kerja dan kemampuan serta pertimbangan partisipasi mereka dalam menghasilkan laba perusahaan.