EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA (S-1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH MELALUI DUALMODE SYSTEM 
DI STAIN PONOROGO

Drs. Ju’subaidi, M, Ag.
Dosen STAIN Ponorogo
Email: subaidi_6@yahoo.com

ABSTRACT

The research aim is to know the efective program of the dual mode system in developping of the teachers’ qualification in the elementery school of madrasah and the Islamic educational teachers’ qualification of elementery school. It uses the qualitative approach by evaluation design. The data collection with observation, interview by supporting the documentation technique. The data is analyzed by interactive analyzed which comprise data reduction, data display and conclusion or drawing. The results are only the phisych preparation without any understanding concept to cause the chaos in implemented program. The implementation doesn’t concord the framework of the program which raises 
in-efficiency and the cost increasing.

Keyword : Dual Mode System, Interactive Analyze, Framework, in-efficiency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Dual Mode System dalam meningkatkan kualifikasi guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan evaluasi. Pengumpulan data melalui observasi dan interview dengan dukungan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis interaktif meliputi reduksi, display data dan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaan hanya terbatas pada persiapan fisik dan kurang lengkap yang menjadi penyebab kekacauan dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program tidak taat azas. Dampak yang muncul adalah in-evisiensi dan pembengkaan dana program.
 
Kata kunci: Dual Mode System, Analisis interaktif, Taat azas, in-evisiensi
A.	Latar Belakang Masalah
Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari peran guru. Guru sebagai salah seorang pelaksana pendidikan di sekolah sangat diperlukan terus dikembangkan kualifikasi dan kompetensinya. Tidak jarang ditemukan guru yang tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya yang berakibat kurang berhasilnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
Dilihat dari kualifikasinya, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang guru khususnya di tingkat Dasar baik di Sekolah Dasar maupun di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Di sisi lain, tuntutan terhadap penguasaan komptensi guru juga masih menunjukkan keprihatinan, kendatipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
Salah satu upaya merealisasikan amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan professional adalah dengan menyelenggarakan pendidikan profesi yang memungkinkan guru menguasai kompetensi utuh, sehingga diharapkan dapat memberikan konstribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi ini ditandai dengan perolehan Sertifikat Pendidik yang selanjutnya akan diikuti dengan penghargaan dalam bentuk tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru Madrasah Ibtidaiyah dan guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan Pasal 29 ayat (2), seorang guru (MI) atau PAI pada sekolah  harus memiliki sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, perlu segera dirancang program pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akademik mapun pengelolaan. Untuk memenuhi amanat undang-undang, paling lambat tahun 2015, semua pendidik harus sudah memenuhi kualifikasi akademik minimal serjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV).
Jumlah guru di tingkat Madrasah Ibtidayah dan guru Pendidikan Islam di Sekolah dasar menduduki peringkat pertama pada hitroginitas kulaifikasinya yaitu SLTA, D-II, D-III. Berdasarkan data di Kemenag tahun 2006 terdapt 3003.801 orang yang berlatar belakang pendidikan sebagaima di atas.
Memperhatikan hal tersebut, respon Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mulai tahun akademik 2009/2010 adalah menyelenggarakan program Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana (S1) bagi guru MI dan Guru PAI pada sekolah melalui dual mode system yang selanjutnya disebut program DMS dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 179 Tahun 2008. 
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo sebagai salah satu mitra LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program Dual Mode System. Sebagai institusi penyelenggara program, STAIN Ponorogo tentu dituntut dapat melakukan pengelolaan program dimaksud dengan penuh tanggungjawab baik dalam aspek prosesnya maupun pengelolaan keauangannya sehingga tujuan program akan dapat tercapai. Untuk mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program dan tingkat ketercapaian tujuan program serta hal-hal yang mendukung maupun yang menghambat suatu program perlu dilakukan penelitian yang berbasis evaluasi.

B.	Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.	Bagaimana pengelola mempersiapkan pelaksanaan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (S-1) bagi guru MI dan Guru PAI pada sekolah melalui Dual Mode System ?
2.	Bagaimana pengelola menyelenggarakan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (S-1) bagi guru MI dan Guru PAI pada sekolah melalui Dual Mode System ?
3.	Apa dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (S-1) bagi guru MI dan Guru PAI pada sekolah melalui Dual Mode System ?

C.	Tujuan dan Manfa’at Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui persiapan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta dampak dari program peningkatan Kualifikasi Akademik (S-1) bagi guru MI dan GPAI pada sekolah.Sedangkan manfa’atnya secara teoritik untuk mengembangkan riset evaluasi dan kebijakan, melihat efektifitas program DMS. 

D.	Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk melihat efektivitas implementasi sebuah program. Sedangkan dalam penelitian ini program yang dimaksud adalah program peningkatan kulaifikasi sarjana (S-1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah melalui Dual Mode System dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Di sisi lain, penelitian evaluasi ini juga akan melihat hal-hal yang positif maupun negative sebagai dampak pengiring dari penyelenggaran program tersebut. Model evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi Goal Free Evaluation. 
Adapun obyek penelitian ini meliputi; (1) Persiapan Penyelenggaraan Program Dual Mode yang meliputi Sosialisasi program, rekruitmen calon peserta program dan dosen pengampu mata kuliah, Recognation of prior learning (RPL) dan penyediaan bahan ajar (Modul); (2) Proses Penyelenggaraan Program mulai dari klasifikasi kelas, proses pembelajaran dan penilaian serta penyelesaian tugas akhir studi. (3) Hal-hal yang muncul sebagaidampak menyertai pelaksanaan program baik yang bersifat mendukung (positif)  maupun yang menghambat (negatif).
 Penelitian ini dilakukan di mitra pelaksana program Dual Mode System yang ada di STAIN Ponorogo. Sedangkan terknik pengumpulan data menggunakan interview dan observasi dengan dukungan dokumentasi.
Validasi terhadap temuan-temuan menjadi penting dan diperlukan untuk menjamin apakah temuan-temuan tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan maupun pembaca laporan. Penelitian  ini akan menggunakan pemeriksaan teman sejawat (peer debriefing). Langkah ini dilakukan melalui diskusi dengan sejawat yang kompeten dalam substansi obyek penelitian maupun metodologis. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif yang di introdusir oleh Miles & Huberman. Analisis ini diawali dengan pengumpulan datan, dilanjutkan dengan reduksi data dan displaly data serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan pentemaan.

B. Kajian Teori
1.	Evalausi 
Adalah tiga kata yang sering digunakan secara ovelapping (tumpang tindih) dalam konsep evaluasi. Tiga kata tersebut adalah evaluasi, penilaian dan pengukuran.
Pengukuran (measurement) diartikan sebagai suatu proses penetapan angka terhadap individu dan atau karakteristiknya menurut aturan yang ditentukan. Pengukuran sebagai seuatu penetapan angka dengan caya yang sistematis untuk menyatakan keadaan individu. Stark & Thomas, mendefinisikan pengukuran sebagai “ processes that provide information about individual students, about curricula or programs, about institutions, or about entire system of institutions”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian itu adalah suatu proses penafsiran dan pengolahan data dari hasil pengukuran yang didasarkan pada kreteria dan aturan-aturan tertentu. 
Evaluasi merupakan sebuah tindakan atau tahapan-tahapan sistematis dari prosedur penelitian sosial yang dimaksudkan untuk mengukur konseptualisasi, desain, implementasi, dan kebermanfaat suatu program. 
Tujan pokok dari sebuah evaluasi adalah sedikit berbeda dengan tujuan penelitian evaluasi. Senada dengan ini, Ogla menyatakan bahwa tujuan penelitian evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi khusus yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan, tidak sekedar mendapatkan informasi mengenai  efaktivitas program. 
Mclughlin & Jordan menyatakan bahwa penelitian evaluasi merupakan sebuah metode untuk mempelajari berbagai hal yang bersifat komplek dari implementasi suatu program berdasarkan pemahaman yang komprehensif yang diperoleh dari hasil deskripsi dan analisis. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian evaluasi merupakan tindakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan demikian, penelitian evaluasi harus dilakukan melalui prosedur terencana dan logis sehingga didapatkan data yang akurat guna memutuskan apakah sebuah program itu perlu dilanjutkan atau bahkan program itu perlu dihentikan sama sekali.

2.	Evaluasi Program 
Valades & Bamberger menyatakan bahwa evaluasi program merupakan aktivitas manajemen internal maupun eksternal yang dimaksudkan untuk mengukur kelayakan suatu desain program dan metode implementasinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan khusus maupun tujuan desain program dalam skala luas. 
Sedangkan Worther, Sanders, & Fitzpatrik  menyatakan bahwa evaluasi program merupakan metode sistematis yang dimaksudkan untuk mengukur dan memperbaiki suatu program melalui prosedur yang bersifat etis, akurat, dan fisibel. Sedangkan Joint Committee on Standards for Educational Evaluation menyatakan “program evaluations that assess eductional activities which provide service on a continuing basis and often involve curricular offerings”. Pernyataan diatas memaknai evaluasi program adalah suatu evaluasi yang memberikan nilai terhadap aktivitas di bidang pendidikan dengan menyediakan data yang berkelanjutan.
Berangkat dari beberapa pengertian diatas, evaluasi program dapat dipahami sebagai aktivitas pengumpulan informasi secara sistematis dari implementasi suatu program yang dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan program dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Informasi ini merupakan bagian sentral dan krusial dari evaluasi program yang harus dieksplorasi oleh seorang evaluator.

3.	Evaluasi Program Model Goal Free Evaluation
Dalam penelitian ini model yang dianggap cocok dengan tujuan penelitian adalah model evaluasinya Michael Scriven, yaitu Goal Free Evaluation. Scriven menyatakan, “Goal-free Evaluation after noticing side effect that sometimes had a more positive (or negative) effect than did the intended goals”. 
Teori di atas didasarkan pada munculnya berbagai dampak dari dilaksanakannya evaluasi yang seringkali muncul diluar tujuan program. Oleh karena itu, menurutnya dalam melaksanakan evalauasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, karena kadang-kadang dampak sampingan justru lebih bernilai positif dibanding dengan tujuan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, evaluasi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang posistif (yang diharapkan) maupun hal-hal yang negative (yg tidak diharapkan). 
A goal-free Evaluation menfokuskan pada hasil yang sebenarnya dari sebuah program atau kegiatan, dari pada hanya yang tersebut yang dimaksudkan. Sebagai sebuah hasil, goal-free evaluation meningkatkan  kemungkinan dimana hasil yang tidak diinginkan akan teridentifikasi dan tercatat . 
Untuk melakukan evaluasi dengan model bebas tujuan, evaluator perlu menghasilkan dua item informasi, yaitu; a) penilaian tentang pengaruh nyata (actual effects), dan b) penilaian tentang profil kebutuhan yang hendak dinilai. Dengan kata lain, apabila suatu produk memilki pengruh yang dapat ditunjukkan secara nyata dan responsif terhadap suatu kebutuhan, berarti suatu produk yang direncanakan berguna dan secara positif perlu dikembangkan. Intepretasi sebaliknya terjadi, jika suatu produk, termasuk kegiatan belajar mengajar, tidak mempunyai pengaruh nyata pada para siswanya maka tidak perlu dikembangkan atau dilanjutkan.

4.	Program Peningkatan Kualifikasi sarjana (S-1) bagi guru Madrasah (MI) dan guru PAI pada sekolah melalui Dual Mode System
Program ini adalah program penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi guru dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, yang dalam proses perkuliannya menggunakan pendekatan Dua Mode System (DMS), melalui pengintegrasian system pembelajaran konvensional (tatap muka) dan system pembelajaran mandiri. Sedang penyelenggara program ini di wilayah Jawa Timur adalah LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai induk dan STAIN Ponorogo sebagai mitra penyelenggaranya.
a.	Kurikulum
Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi tujuan adalah meningkatnya kualifikasi guru MI dan PAIS yang belum memenuhi kualifikasi Sarjan S-1. Struktur Kurikulum dan sebaran Mata Kuliah pada program Dual Mode System ini terdiri atas Kelompok Mata Kuliah Dasar, mata kuliah Utama, dan Mata kuliah tambahan, dengan jumlah SKS yang harus ditempuh peserta program ini sejumlah 144 SKS dengan rincian, 116 (80%) kurikulum inti, dan 28 (20%) SKS memuat kurikulum lokal. Beban Studi yang harus diselesiakan oleh peserta disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan karya karya ilmiah yang dimiliki. Sedangkan Lama studi tergantung dari beban studi yang harus diselesaikan setelah terkurangi dengan penilaian Recognition of Prior Learning (RPL).
Model Pembelajaran yang dilakukan pada program ini menggunakan pendekatan Dual Mode System melalui integrasi antara model Tatap Muka (TM) dan model Pembelajaran Madiri (self-instruction). Kegiatan pembelajaran Tatap Muka adalah perkuliahan yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dengan dosen secara terjadwal. Perkuliahan model tatap muka (TM) meliputi; pembelajaran tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Pembelajaran tatap muka berlangsung 12 sampai dengan 16 kali per mata kuliah dalam satu semester. Lama pertemuan pembelajaran tatap muka (1 sks = 50 menit). 
Praktikum merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor dalam rangka mencapai kompetensi yang bersifat multi dimensi. Dalam program ini mahasiswa diharuskan melakukan kegiatan praktik dimana frekuensi dan durasi waktunya disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan praktikum.
Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian kompetensi professional sebagai guru. Penyelenggaraan PKP disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PTAI induk. Penyelesaian tugas akhir studi peserta ditawarkan melalui dua jalur, yakni jalur Skripsi dan non-skripsi. Sedangkan model penilaiannya mengikuti model regular yang terdiri dari UTS, Tugas dan UAS.
b.	Recognition of Prior Learning 
Memperhatikan keragaman mahasiswa yang mengikuti program Dual Mode System dan mereka adalah guru dalam jabatan, maka dipandang perlu untuk memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang lampau yang disebut dengan Reconition of Prior Learning (RPL). untuk mengurai beben studi yang harus ditempuh. Agar tidak merugikan peserta program, RPL hendaknya memenuhi prinsip relevansi, profesional, orisinalitas, obyektivitas, transparan dan akuntabilitas serta sistematis.
c.	Rekrutmen Dosen dan peserta program
Kewenangan rekrutmen dosen diberikan sepenuhnya kepada LPTK induk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kualifikasi dosen yang dibutuhkan minimal S-2 dan sesuai dengan prodi yang relevan serta sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Indikator keberhasilan program yang dimaksud dalam program Dual Mode System adalah;
a.	Frekuensi perkuliahan dengan Tatap Muda minimal 70 % atau 12 Kali pertemuan per semester.
b.	Kegiatan tutorial pada perkuliahan Belajar Mandiri diahadiri oleh tutor minimal 4 (empat) kali dalam satu semester.
c.	Rata-rata lama studi perserta yang mengikuti program ini lebih cepat jika dibandingkan dengan peserta yang mengikuti program regular.
d.	Jika lulusan program ini diberikan tes kinerja, dia memperoleh nilai 75 untuk rentangn 0-100 secara konsisten
e.	Program ini diikuti oleh peserta dari seluruh wilayah Indonesia secara proporsional.
f.	Prosentasi guru MI dan PAIS yang sudah berkualifikasi S-1 meningkat.
g.	Ketaatazasan terhadap rambu-rambu penyelenggaraan program DMS termasuk penggunaan pembiayaannya.

E.	Metode Penelitian
1.	Jenis dan pendekatan penelitian
Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk melihat efektivitas implementasi sebuah program. Sedangkan dalam penelitian ini program yang dimaksud adalah program peningkatan kulaifikasi sarjana (S-1) bagi guru madrasah Ibtidaiyah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah melalui Dual Mode System dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini Goal Free Evalution.
2.	Obyek Penelitian
Adapun obyek penelitian ini meliputi; (1) Proses Penyelenggaraan Program mulai dari rekruetmen peserta program hingga akhir program yang harus diikuti oleh setiap peserta program. (2) Hal-hal yang muncul menyertai pelaksanaan program baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan program DMS tersebut.

3.	Latar penelitian
Penelitian ini dilakukan di mitra pelaksana program Dual Mode System yang ada di STAIN Ponorogo tidak menyentuh pada induk pelaksana program kecuali jika terdapat hal-hal atau data yang mengharuskan untuk diperoleh dari LPTK Induk.
4.	Teknik pengumpulan data
Penggalian datan akan disesuaikan dengan data yang ingin dikumpulkan. Mengingat pendekatan penelitian yang ditetapkan adalah kualitatif, maka teknik pengumulan data yang dianggap paling sesuai adalah wawancara, observasi dan didukung dengan teknik dokumentasi.
5.	Validasi Keakurasian Data
Di dalam penelitian kualitatif, validasi terhadap temuan-temuan menjadi penting dan diperlukan untuk menjamin apakah temuan-temuan tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan maupun pembaca laporan. Penelitian  ini akan menggunakan pemeriksaan teman sejawat (peer debriefing).. Sejawat yang dimaksud adalah para dosen STAIN Ponorogo yang mengajar di program tersebut  atau dosen yang mengajar di program DMS di luar mitra STAIN Ponorogo.
6.	Tehnik Analisis Data
Penelitian ini akan menggunakan analisis data interaktif sebagaimana yang telah di introdusir oleh Miles & Huberman. Langkah awal untuk menganalisis data adalah pengumpulan data. Kemudian melakukan reduksi data dan disusul dengan display data, serta diakhiri dengan pengambilan kesimpulan dengan  membuat tema bagi setiap kategori yang ada.

F.	HASIL PENELITIAN
1.	 Deskripsi Data
	Dalam penyelenggaran program dual-mode di STAIN Ponorogo sebagai mitra LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya dapat disajikan data-data sebagai berikut;1) Persiapan Penyelenggaraan Program dual-mode; 2) proses penyelenggaraan dual-mode;3) dampak penyelenggaraan program dual-mode.
a.	Persiapan Penyelenggaraan Program dual-mode
Penyelenggaraan program dual-mode di STAIN Ponorogo diawali dengan adanya Surat Perjanjian dengan LPTK Induk tertanggal tujuh bulan Desember Tahun 2009 tentang  Kemitraan Penyelenggaraan Progran Dual Mode System
Surat Keputusan Ketua LPTK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikelurakannya Surat Keputusan Ketua STAIN Ponorogo yang bernomor Sti.21/1/PP.00.9/SK/141/2009. Tertanggal, 28 September 2009. Tentang Panitia Pelaksana Program Dual-mode System di STAIN Ponorogo 
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut pelaksanaan dual-mode system berlangsung dari tanggal dikeluarkannya surat keputusan tersebut hingga tanggal, 31 Desember 2014. Panitia pelaksana bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan akademik Program dual-mode dan pengelolaan dananya.
Kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengelola pada pra perkuliahan adalah mengikuti rapat koordinasi program Dual-mode System (DMS) dilaksanakan di LPTK Sunan Ampel Surabaya. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Kemenag Kabupaten Ponorogo.

1.	Rekruitmen calon peserta program telah dilakukan oleh Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan cara memberikan edaran ke sekolah-sekolah dan atau madrasah-madrasah yang masih memiliki tenaga pendidik berkualifikasi Diploma II dan III (D-2 & D-3). Diantara persyaratan dimaksud adalah surat rekomendasi kepala Sekolah atau Madrasah atau SK PNS bagi yg sudah PNS. dari pihak lembaga dimana para calon pendaftar mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di tempat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa calon pendaftar benar-benar seorang tenaga pendidik tetap di lembaga tersebut bukan yang lain. 
Rekapitulasi dan kelengkapan berkas calon peserta diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Keputusan tentang Daftar Peserta Tetap (DPT) yang selanjutnya disampaikan ke LPTK dan Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Timur dan ke LPTK induk (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. LPTK induk dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel membagi rombongan belajar (ROMBEL) dan mendistribusikan sebagian calon peserta ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
Daftar peserta tetap yang telah diterima oleh mitra dari LPTK induk kemudian diikuti dengan dikelurakannya Surat Keputusan Ketua STAIN Ponorogo tentang Tim pelaksana program dua-mode system di STAIN Ponorogo dalam rentang waktu pelaksanaannya dari tahun akademik 2009 hingga 2014.
Kegaitan lain yang menyangkut persiapan pelaksanaan program dual-mode system yang dilakukan di mitra adalah adanya pengakuan terhadapa latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dapat dikoversikan ke dalam satuan kredit semester (sks). Kegiatan ini kemudian dikenal dengan pemberian recognition of prior learning yang selanjutnya disebut dengan RPL. Proses RPL yang dilakukan adalah menghitung mata kuliah yang tercantum dalam transkrip ijazah DII dan atau D III untuk dikonversi dalam rangka mengurangi beban studi dan mempercepat masa studi. Kegiatan RPL ini yang dilakukan menjadi pengelompokan peserta tetap program dual-mode menjadi tiga kelompok belajar. Tiga kelompok tersebut adalah pertama, kelompok belajar SLTA yang jumlah pesertanya sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang masuk ke program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Kelompok pertama ini berbeda rekrutmen pesertanya tidak seperti kelompok yang berpendidikan diploma II. Rekrutmen untuk kelompok ini adalah calon peserta mendaftarkan diri langsung ke mitra atau STAIN Ponorogo langsung; kedua, para peserta tetap yang telah memiliki ijazan D II dan D III tergabung dalam kelompok Diploma dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Jumlah mareka adalah tujuh puluh lima orang. Satu orang dari 75 peserta program terpaksa tidak dapat menyelesaikan studinya disebabkan meninggal  dunia. Sedangkan ketiga, adalah peserta yang berlatar belakang pendidikan SLTA yang masuk ke program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Jumlah peserta program yang terakhir ini berjumlah 8 (delapan) orang.
 
2.	Rekrutmen Dosen Dual-Mode System
Proses rekrutmen dosen pengampu mata kuliah program dual-mode system dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Ponroogo. Pengelola melakukan pengajukan sejumlah mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa kepada Ketua Jurusan Tarbiyah di setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian Ketua Jurusan Tarbiyah memberikan rekomendasi beberapa nama dosen tatap di lingkungan STAIN Ponorogo. Pengajuan matakuliah kepada Kajur Tarbiyah oleh panitia pengelola dengan harapan mendapatkan dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang akan disajikan. 
Perencanaan awal setelah dosen ditetapkan, panitia pengelola akan mengadakan pertemuan dengan para dosen, pertemuan  yang dijadwalakan tersebut akan dipergunakan untuk menyampaikan jadwal perkulihan dan melakukan koordinasi antara para dosen dan panitia pelaksanan, akan tetapi para dosen tidak ada yang hadir, akhirnya panitia memberikan jadwal mengajar secara individual.Tahap persiapan tersebut di atas diakhiri dengan kegiatan Stadium Generale atau kuliah umum.

b.  Perkulihan Program Dual Mode System.
Sebagaimana budaya akademik diperguruan tinggi, setiap perkuliahan diawali dengan kuliah umum atau yang lebih dikenal dengan stadium generale. Bagi mahasiswa program dual-mode system juga diberikan kuliah umum untuk memberikan informasi di seputar budaya akademik yang mesti dilakukan oleh mahasiswa selama menempuh studi di program dual-mode system, di sisi lain juga kuliah umum dipergunakan untuk memberi motivasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Nara sumber pada stadium generale biasanya diambilkan dari Kemenag Pusat sebagai pemilik program, disamping itu sebagai pemiliki program agar dapat melihat langsung penyelenggaraan program di mitra STAIN Ponorogo.
Program Dual-mode system di Mitra STAIN Ponorogo dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu. Dua hari tersebut dipilih dengan memperhatikan usulan dan kondisi geografis para peserta program dual-mode. Peserta program dual-mode 80 % berasal dari daerah pinggiran kabupten Pacitan, Magetan dan kabupaten Ngawi selebihnya berasal dari pinggiran kota Ponorogo. Jarak antara tempat tinggal para peserta yang dari pinggiran kabupaten-kabupaten tersebut dengan tempat pelaksanaan program lebih kurang 150 km. Jarak tempuh yang cukup jauh tersebut ditambah dengan jalan yang kurang baik serta angkutan umum yang kurang memadai memaksa mareka mencarter mobil setiap kali kuliah.
Perkuliahan di LPTK Mitra Ponorogo di bedakan menjadi dua model; pertama, perkulihan dengan model tatap muka (TM), dan kedua perkuliahan dengan model belajar mandiri yang disebut dengan (BM). Model tatap muka merupakan perkuliahan yang dilakukan dengan adanya pertemuan dosen dan mahasiswa sebanyak 14 kali selama satu semester diluar waktu ujian tengah semester dan Ujian akhir semester. Sedangkan model belajar mandiri (BM), perkuliahan dilakukan dengan melakukan pengurangan tatap muka dari 14 pertemuan menjadi 7 kali tatap muka.
Bahan ajar yang harus digunakan oleh mahasiswa bagi model belajar  mandiri adalah modul yang disiapkan oleh pihak panitia pelaksana. Sedangkan bahan ajar bagi perkuliahan model tatap muka (TM) di serahkan langsung kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Kendatipun perkuliahan model tatap muka diperbolehkan menggunakan modul sebagaimana model belajar mandiri, akan tetapi tidak ada dosen pada model tatap muka yang menggunakan modul dalam perkuliahan.
 perkuliahan bagi peserta program dual-mode yang berlatar belakang Diploma II & III dipadatkan hanya satu hari pada hari Minggu mulai pukul 07:00 hingga pukul 17:30. Sedangkan peserta yang berlatar pendidikan SLTA jadwal perkuliahan pada hari Jum’at dan Sabtu, mulai pukul 13:00 sampai dengan pukul 17:20, untuk hari minggu mulai puku 07:00 sampai dengan pukul 16:20.
 Studi pada program dual-mode di STAIN Ponorogo terdiri dari dua progra studi, yakni program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan program studi Pendidikan Agama Islam. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah peserta yang berlatar belakang pendidikan Diploma II & III, sedangkan yang lainnya berlatarbelakang pendidikan SLTA. Kelompok kedua adalah program studi Pendidikan Agama Islam yang jumlah pesertanya sebasar 8 peserta dengan latarbelakang campuran. Dengan kata lain, peserta yang tergabung dalam program studi Pendidikan Agama Islam ada yang berlatarbelakang pendidikan SLTA dan ada pula yang terlah memiliki ijazah strata satu (S-1).
Proses perkuliahan untuk ketiga kelompok peserta tetap program dual-mode memiliki perbedaan kondisi. Perkulian bagi program studi Pendidikan Agama Islam yang berjumlah 8 peserta lebih kondusif dibandingkan dengan dua kelompok pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), baik dari pihak mahasiswa maupun dosennya. Kondisi tersebut barangkali lebih disebabkan oleh jumlah peserta program yang hanya delapan orang, sehingga manakala ada mahasiswa yang tidak hadir lebih mudah diidentifikasi oleh teman kelasnya maupun dosen pengampu matakuliah. Namun demikian tidak semua dari kedelapan peserta salalu aktif kuliah. Terdapat satu peserta yang jika dibandingkan dengan peserta lain agar sering tidak hadir dalam perkulihan, hal dimungkinkan karena ia berasal dari daerah yang cukup jauh, yaitu kabupaten pacitan. 
Sementara dua kelompok peserta tetap pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari latarbelakang diploma II dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam pengelolaan perkuliahan kurang menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan peserta masuk kelas yang jauh dari tuntutan perkuliahan yang standar. Setiap kali pertemuan mereka yang hadir pertemuan tidak lebih dari 40 %. Disisi lain kehadiran mereka juga dilakukan secara bergiliran bahkan terdapat beberapa peserta yang tidak terlihat hadir di setiap pertemuan, kalaupun hadir biasanya pada saat ujian dan atau penerimaan uang transport. 
Dilihat dari peserta program yang berasal dari latarbelakang Sekolah Menengah Atas sejumlah 44 orang terdapat satu peserta yang sebenarnya bukan guru tetap yayasan dari sebuah lembaga pendidikan dasar baik Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah.
Peserta program studi PGMI dari basis pendidikan SMA lebih disiplin jika dibandingkan dengan peserta program yang berbasis Diploma II dan III. Kelompok peserta program yang terakhir dalam perkulihan yang hadir biasanya separoh dari jumlah mereka. Akan tetapi daftar hadir yang ada menunjukkan jumlah kehadiran yang penuh. Di sisi lain, sikap mereka dalam perkuliahan juga menampakkan sikap yang kurang responsif baik terhadap dosen maupun proses perkulihan.
Dari mata kuliah yang disajikan dalam setiap semester terdiri dari perkuliahan tatap muka dan model belajar mandiri. Bagi mata kuliah yang belajar mandiri pihak lembaga menyediakan modul yang dibagikan kepada mahasiswa pada pertengahan dan atau akhir semester. Bagi dosen pengampu matakuliah yang bermodel belajar mandiri (BM) tidak diberi modul hanya diperuntukkan bagi mahasiswa. Pemberian modul dimulai pada semester dua, sedangkan untuk semester satu mahasiswa diberi foto copy oleh pihak panitia bukan dosen pengampu matakuliah yang selanjutnya mahasiswa mengganti fotocopy tersebut.
Pada perkulihan model belajar mandiri (BM) beberapa dosen tidak dapat memenuhi tatap muka yang dipersyaratkan sebanyak minimal empat kali tatap muka dalam satu semester. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mahasiswa pada saat dosen siap di ruang perkuliahan. Sementara tidak diperoleh informasi ketidakhadiran mahasiswa baik dari pihak ketua kelas maupun dari pihak panitia pelaksana.
	Kondisi tersebut ternyata juga dialami oleh beberapa dosen yang lain. Para piket perkuliahan dual-mode tampaknya juga tidak pernah memperoleh informasi atas ketidakhadiran para mahasiswa.

c.Penilaian Perkuliahan Program Dual-Mode System
 Proses perkuliahan tidak akan dapat diketahui hasilnya manakala tidak dilakukan evaluasi pembelajaran atau penilaian. Penilaian pembelajaran menjadi penting artinya untuk memperoleh informasi seberapa banyak daya serap mahasiswa terhadap materi perkulihan selama kurun waktu tertentu. Bahkan tidak akan diketahui hasil belajar para mahasiswa jika penilaian terhadap proses perkuliahan tersebut tidak dilakukan.
Evaluasi pembelajaran dalam perkuliahan dual-mode dilakukan mengikuti system evaluasi para mahasiswa sebagaimana yang dilakukan pada non-program dual-mode, bahkan ada bagian prosedur penilaian yang tidak dilakukan secara benar sesuai dengan system evaluasi yang berlaku pada perkuliahan non-prgram dual-mode. Seharusnya para dosen melakukan penilaian melalui tiga hal, pertama adalah penilaian terhadap hasil belajar melalui Ujian Tengah Semester (UTS); kedua, penilaian terhadap tugas yang dibebankan kepada mahasiswa oleh dosen pengampu; dan ketiga, penilaian terhadap hasil belajar melalui Ujian Akhir Semester (UAS).
Program dual-mode program strudi Pendidikan Agama Islam dalam penilaian hanya dilakukan pada Ujian Akhir Semester tidak ada Ujian tengah semester. Sedangkan tugas yang menjadi bagian dari komponen penilaian telah dilakukan oleh dosen masing-masing hampir setiap kali pertemuan. Sementera untuk memenuhi komponen penilaian dilakukan dengan pemenuhan kehadiran dalam perkuliahan. 
Kondisi pelaksanaan ujian baik UTS maupun UAS tersebut juga terjadi di Kelas Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Ujian diawali dengan permintaan soal UTS dan atau UAS oleh panitia kepada para dosen pengampu. Dosen pengampu  matakuliah tidak diminta untuk ikut mengawasi Ujian pada mata kuliahnya diujikan. Pelaksanaan Ujian diawasi oleh para karyawan bukan dari pihak dosen pengampu matakuliah. Setting kelas yang diperguanakan juga tidak diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi adanya kerjasama dan saling menyontek antar peserta ujian. Kerjasama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar soal menjadi biasa. Nuansa Ujian Tengah dan atau Akhir Semester menjadi tidak ada. Peran pengawas hanya sekedar membagikan kertas dan lembar soal dan setelah selesai mengumpulkan seluruh lembar jawaban mahasiswa.
Setelah ujian selesai, kemudian panitia mendistribusikan lembar jawaban mahasiswa kepada masing-masing dosen pengampu yang selanjutnya untuk dikoreksi dan diberi nilai. Nilai akhir dari dosen seharusnya disetor kepada panitia pengelola program dual-mode. Sebagian dosen ada yang setor nilai, ada sebagian yang lain tidak melaporkannya hasil penilaiannya kepada panitia pengelola program. 
Ketidakjelasan manajemen program dual-mode juga dapat lihat dari, tidak adanya transparansi mengenai nilai yang diperoleh mahasiswa setiap kali akhir semester. Karena tidak ada Kartu Hasil Studi (KHS) yang harus diterima oleh mahasiswa, bahkan sampai menjelang Ujian Tugas Akhir (Skripsi) pun juga belum pernah mahasiswa mengetahui hasil penilaianiannya. Jika dikonfirmasi oleh mahasiswa kepada Panitia selalu jawabannya adalah sudah dianggap lulus.

d.	Tugas Akhir
Kebijakan LPTK untuk memberlakukan adanya tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa peserta program dua-mode system terdiri atas tugas-tugas yang tercantum dalam bahan belajar mandiri dan tugas akhir studi. Proses penyelesaian akhir studi merupakan proses akhir dari serangkaian prosedur perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tawaran pilihan terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa meliputi jalur skripsi dan non-skripsi. Kebijakan LPTK Induk terhadap tugas akhir dalam penyelesaian studi bagi mahasiswa peserta program dual-mode adalah semua peserta program dual-mode harus menyusun Skripsi, sehingga tidak memberlakukan terhadap non-jalur skripsi bagi peserta program baik yang berada di LPTK induk maupun di mitra.
Peserta program baik yang berasal dari Diploma II dan III telah selesai menyususn skripsi bahkan telah ujian dan wisuda, sedangkan sebagai peserta yang berbasis SLTA sebagian kecil telah menyelesaikan dan ujian skripsi dan sebagaian besar sedang dalam penyelesaikan penulisan skripsi.
Prosedur penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi di mitra LPTK Sunan Ampel Surabaya dalam ini adalah STAIN Ponorogo yang berlaku adalah mahasiswa mengajukan judul ke Panitia pengelola program, kemudian disetujui dan diberi satu orang pembimbing. Frekuansi pembimbingan skripsi dilakukan sekali dan setelah diperbaiki kemudian ujian. Ujian skripsi dilakukan oleh seorang dosen yang telah ditetapkan oleh Panitia pengelola. Dosen penguji skripsi yang telah ditunjuk adalah dosen pembimbing skripsi. Setelah proses revisi dilakukan, skripsi disyahkan oleh penguji dengan membubuhkan tanda tangan penguji di halaman pengesahan. Para penguji yang membubuhkan tanda tangan pada halaman pengasahan berjumlah empat orang. 
Pembuatan skripsi para mahasiswa peserta program rata-rata membutuhkan waktu satu bulan, karena mereka kebanyakan meminjam skripsi teman-teman dekatnya yang sudah lulus sebelumya. Dari sini tidak ada proses seleksi terhadap judul yang diajukan ke panitia pelaksana program dual-mode. Bahkan pada saat ujian Skripsi ada mahasiswa program dual-mode yang tidak mengetahui jadwal ujian  skripsinya .

e.	Pendanaan program dual-mode system STAIN Ponorogo.
Beaya pelaksanaan dual-mode system diperoleh dari anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia melalui. Besaran anggaran yang dialokasikan kepada setiap mahasiswa program dual-mode sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dua semester. Dari jumlah tersebut yang diterima oleh mahasiswa sebesar RP. 400.000,00. Sebagai transportasi sedangkan yang lainnya disetorkan ke pantia pelaksana program. 

G.	Temuan Penelitian
Temuan-temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan data sebagai berikut;
1.	Pada tahap persiapan pelaksanaan program.
a.	Satu peserta program dual-mode bukan guru dari sebuah madrasah ibtaidaiyah maupun guru PAI pada sekolah.
b.	Sebagian Dosen pengampu berkualifikasi S-1.
c.	Banyak dosen yang pengalaman mengajarnya kurang dari sepuluh tahun.
d.	Dosen pengampu matakuliah di program dual-mode tidak diikutsertakan dalam orientasi yang diselenggarakan oleh LPTK induk.
e.	Terdapat beberapa dosen mengajar yang tidak relevan dengan keahliannya.
f.	Penetapan dosen yang terlibat dalam program DMS dilakukan oleh Mitra tanpa Surat Keputusan (SK)..
g.	Recognition of Prior Learing tidak dibuat
2.	Pelaksanaan Program 
a.	Hasil konversi matakuliah tidak menjadi pengurang beban studi mahasiswa peserta program
b.	Lama studi bagi peserta program yang berlatar belakang Diploma II dan III tujuh (7) semester, mulai studi sejak bulan September 2009 dan di wisuda pada bulan Maret 2013.
c.	Lama studi bagi peserta program yang berlatar belakang SLTA sembilan (9) semester bahkan bisa lebih.
d.	Beberapa mata kuliah model Belajar Mandiri (BM) kehadiran dosen hanya dua-empat kali tatap muka.
e.	Sumber belajar dalam Pelaksanaan pembelajaran Tatap muka (TM) tidak tersedianya modul sejak awal pertemuan. Modul diberikan kepada mahasiswa terkadang pertengahan dan atau akhir semester.
f.	Dosen tidak mendapatkan buku panduan pelaksanaan pembelajaran model Tatap muka dan atau Belajar Mandiri (BM). 
g.	Beberapa mata kuliah yang berbobot tiga sks waktu yang terjadwalkan sama dengan matakuliah yang berbobot dua (2) sks dan atau sebaliknya matakuliah yang dua sks disamakan dengan matakuliah yang berbobot tiga (3) sks.
h.	Perkuliahan model Belajar Mandiri (BM) dilaksanakan di ruang kuliah reguler.
i.	Pengawasan Pelaksanaan UTS dan UAS tidak kondusif
j.	Ada kelas yang tidak ada ujian tengah semester
k.	Ada dosen yang tidak menyerahkan nilai setelah pelaksanaan Ujian akhir semester.
l.	 Tidak ada laporan praktikum dari mahasiswa
m.	Penyelesai akhir studi mahasiswa dengan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk Skripsi
n.	Penyususnan Skripsi tidak melalui rekomendasi Dosen Penasehat Akademik.
o.	Sebagian skripsi tidak menunjukkan penelitian tindakan kelas
p.	Sebagian skripsi diuji oleh  seorang dosen yg bukan pembimbing skripsi.
q.	Sebagian skripsi hanya diuji oleh seorang pembimbing skripsi
r.	Tidak ada Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP atau Pemantapan Praktek Lapangan (PPL)
s.	Mahasiswa tidak mengetahui nilai dari setiap matakuliah pada setiap semester.

PEMBAHASAN
A.	Persiapan Pelaksanaan Program Dual-Mode System
Program Dual-mode System merupakan program secara sengaja diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kewenangan penyelenggaraan program tersebut di Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah kendali Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Program ini mulai diadakan pada tahun akademik 2009/2010 setahun setelah program yang serupa telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan nama Program Peningkatan Kualifikasi yang ditetapkan melalui Permendiknasnya No. 58 Tahun 2008.
Secara hukum program Dual Mode System telah mendapatkan legalitas untuk dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Agama RI nomor 179 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S-1) bagai Guru RA, MI, dan PAIS melalui Dual Mode System. Kewenangan tersebut kemudian dilimpahkan ke Kantor Kementerian Agama propinsi dengan bekerjasama dengan LPTK sebagai induk Pelaksanaan Program tersebut. Upaya mempermudah pelaksanaan program yang dilakukan oleh LPTK, maka ditunjuk PTAIN yang berada di daerah selaku mitra LPTK. 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo sebagai mitra LPTK Sunan Ampel Surabaya dalam pelaksanaan program Dual Mode System memiliki kewenangan melaksanakan program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S-1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada sekolah dan bertanggung jawab kepada LPTK Sunan Ampel Surabaya sebagai Induknya. Secara geografis, STAIN Ponorogo sebenarnya memiliki wilayah yang cukup luas dibanding dengan LPTK induk. Keluasan wilayah yang berada di lingkup STAIN Ponorogo, menjadikan program DMS ini diikuti oleh 127 peserta program yang berasal dari empat (4) kabupaten yakni kabupaten Ponorogo, kabupaten Pacitan, kabupaten Magetan, dan kabupaten Ngawi. 
Kewenangan pelaksanaan program DMS yang dimiliki oleh mitra STAIN Ponorogo akan lebih lengkap manakala juga diberi kewenangan sejak pendaftaran atau rekrutmen peserta program. Paling tidak keterlibatan dalam seleksi calon peserta pada pra-pelaksanaan program akan memberikan objektifitas dalam seleksi peserta sehingga akan meminimalisir manipulasi data peserta. Di sisi lain, pendataan terhadap calon peserta dan komunikasi dengan peserta akan lebih mudah. Begitu sebaliknya, yang terjadi adalah panitia pengelola program diawal kesulitan melakukan kontak dengan peserta yang telah ditetapkan oleh Ditpertais. Kesulitan tersebut lebih disebabkan oleh data yang dikirimkan melalui internet kurang lengkap khususnya alamat tempat tinggal, karena alamat yang dicantumkan dalam data di internet adalah alamat institusi dimana peserta yang bersangkutan bertugas.
Dalam perspektif manajemen, aspek perencanaan tidak dapat dianggap mudah, mengingat ketercapaian terhadap tujuan program sangat bergantung pada bagaimana cara membuat perencanaan. Perencanaan yang bagus mesti melibatkan semua komponen manajemen. Perencanaan yang bagus tentu juga menuntut bagaimana implementasi dari setiap aspek manajemen lainnya secara optimal. Oleh karena itu, keterlibatan pelaksana program DMS dalam merekrut calon peserta program akan membantu kelancaran pelaksanaan program berikutnya.
Rekrutmen calon peserta program DMS yang telah ditetapkan sebagai peserta tetap di mitra STAIN Ponorogo yang berjumlah 127 orang terdapat salah satu peserta yang sebenarnya bukan guru tetap dari sebuah madrasah atau sekolah dasar tertentu. Karena proses seleksi hanya didasarkan pada bukti fisik dalam hal ini surat keterangan kepala madrasah atau kepala sekolah sebagaimana yang tertera dalam pedoman penyelenggaraan, maka sangat mungkin surat rekomendasi dapat diperoleh oleh calon yang sebenarnya bukan guru tetap dari madrasah atau sekolah yang bersangkutan, bahkan bisa jadi calon perserta tersebut sama sekali bukan guru di madrasah atau sekolah yang merekomendasi. Dampak yang muncul dari kasus tersebut adalah hilangnya hak atau kesempatan pada guru tetap atau tidak tetap yang lain di madrasah atau sekolah tersebut untuk ditingkatkan kualifikasinya. Oleh sebab itu, perlu adanya validasi terhadap data dokumen calon peserta sebelum ditetapkan sebagai peserta yang diterima dalam program DMS. 
Salah satu dokumen penting yang seharusnya dibuat oleh peserta sebagai bahan perhitungan pengurang beban studi adalah Recognition of Prior Learning. RPL dimaksudkan untuk memberikan pengakuan atas dedikasi dalam bentuk pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah dilakukan oleh peserta program. RPL diadakan sebenarnya memiliki tujuan untuk mengurangi beban studi peserta program agar dapat lebih cepat dalam menyelesaikan studi. Komponen RPL yang terdiri dari Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar, tampaknya tidak diminta untuk mengajukan kepada Panitia Pelaksana Program. 
Berdasarkan dokumen yang ada, panitia pelaksana program hanya melakukan konversi ijazah dari masing-masing peserta program khususnya yang berlatarbelakang  Diploma II dan III. Hasil konversi menunjukkan jumlah sks yang diakui ada yang 113 sks dan ada pula yang 116. Jika jumlah minimal sks baik di prodi PAI maupun di Prodi PGMI STAIN Ponorogo 144, maka beban studi mahasiswa yang belatarbelakang Diploma II dan III sebanyak 31 sks dan 28 sks. Seandainya jumlah sks yang menjadi beban studi mahasiswa dapat disebarkan dalam 15 belas mata kuliah, dan 15 matakuliah dapat disebarkan kedalam program semester, maka masa kuliah aktif mahasiswa program D II dan D III hanya dua semester. 
Kemudian penyelesaian tugas akhir yang berbentuk skripsi di asumsikan memerlukan waktu dua semester, maka program D II dan D III dapat selesai tepat waktu, yakni empat semester sebagaimana yang telah ditetapkan dalam buku rambu-rambu operasional pelaksanaan program DMS. Sedangkan realitas yang ada, mahasiswa harus menyelesaikan jumlah beban studi tersebut membutuhkan waktu 8 semester. Dampak yang muncul adalah ineviseinsi dan beaya operasional yang cukup tinggi.
Dari temuan terhadap rekrutmen dosen yang terlibat dalam program Dual Mode System menunjukkan adanya kesenjangan antara yang diinginkan oleh pemiliki program yakni Dirjen PENDIS dengan pelaksanan program yang dalam hal ini LPTK induk maupun Mitran LPTK. Banyaknya dosen yang terlibat dalam program DMS yang berpengalaman kurang dari sepuluh tahun dan bahkan terdapat dosen yang memiliki kualifikasi strata satu (S-1) serta adanya ketidakrelevannya sebagian dosen dengan mata kuliah yang diampu, sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa seorang dosen berkualifikasi minimal Strata-2 dan memiliki kompetensi. Jika program DMS masih menggunakan tenaga dosen yang berkualifikasi S-1, maka hal ini mengindikasikan adanya kontradiksi dengan pedoman penyelenggaraan program DMS pada halaman 14 yang menginkan dosen yang terlibat dalam program DMS adalah Strata dua (S-2).
Memperhatikan adanya temuan dosen yang terlibat dalam program DMS tidak diberikan orientasi tentang program dual-mode system, maka persiapan pembelajaran dan proses pembelajaran terkesan seadanya, mengingat orientasi yang seharusnya memberikan arah dan tujuan dari program DMS akhirnya para dosen kurang memiliki sense of belonging (perasaan ikut memiliki). Lebih dari itu, dosen yang terlibat dalam program DMS juga tidak pernah memperoleh surat keputusan (SK Mengajar). Hal ini menujukkan kurang seriusnya dalam pengeloaan program tersebut.

B.	Pelaksanaan Program Dual-Mode System
Dalam perspektif manajemen pelaksanaan program kegiatan untuk merealisasikan rencana (planning) menjadi tindakan yang nyata dalam rangka mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Perencanaan yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksankan dengan tepat guna dan tepat waktu. Begitu sebaliknya, jika dilaksanakan dengan sekedarnya maka yang terjadi adalah tidak punya makna (useless). Dalam pelaksanaan pada setiap organisasi atau program seharusnya memiliki kekuatan yang mantap dan menyakinkan sebaga jika tidak kuat, maka proses pelaksanaan program tersebut akan yang diinginkan akan sulit terealisasi. 
Pelaksanaan program, seperti Dual Mode System yang sebenarnya menuntut dilaksanakannya keempat fungsi pokok manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang manajemen program dual mode. Melalu manajemen program yang baik diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan program yang sedang dijalankan. Sayangnya, pelaksanaan program dual mode sejak tahun 2009 sampai saat ini menunjukkan manajemen yang masih memprehatinkan mulai dari persiapan (planning) hingga penyelesaian tugas akhir mahasiswa peserta program. Manajemen program dual mode system yang terkesan asal-asalan juga akan berdampak negatif baik secara sosiologis, ekonomis, lingkungan dan akademis kendatipun tetap memiliki dampak positifnya.
Berbagai temuan dalam pelaksanaan program Dual Mode System mulai dari konversi nilai mata kuliah yang telah dimiliki peserta program yang tidak menjadi pengurang beban studi, perkuliahan yang semrawut (chaos), pelaksanaan ujian baik tengah semester dan atau akhir semester yang tidak menggambarkan pengukuran dan penilaian hasil belajar yang objektif maupun ujian karya ilmiah/skripsi yang terkesan seadanya, menunjukkan pada pengelolaan program Dual Mode System yang tidak berkualitas atau bermutu.
Dalam perspektif evaluasi program, jika pengelolaan program dual mode tidak berkualitas atau tidak bermutu, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang menjalankan program Dual Mode System ?. Apabila memperhatikan para pengelola program dual mode sebagaimana yang terdapat pada susunan Tim Pengelola Program Dual Mode System sejak pereode pertama sampai dengan yang ketiga yang telah mendapatkan kekuatan hukum dengan dikelurakannya Surat Keputusan Ketua STAIN Ponorogo, seharusnya tidak terjadi pengelolaan program yang sedemikian kurang berkualitas. 
Para pengelola program Dual Mode System 75 % adalah pejabat, dari aspek kemampuan manajerial pada hekekatnya tidak perlu diragukan, akan tetapi di dalam tataran menjalankan fungsi manajemen secara menyeluruh dan rambu-rambu operasional tampaknya kurang serius. Perubahan Surat Keputusan pengelola program dari pereode pertama hingga ketiga, tampaknya juga menjadi penyebab rendahnya pengelolaan program karena pada hekekatnya personalia yang ada di dalam Surat Keputusan tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti dari waktu ke waktu, sehingga pelaksana dilapanganpun juga tidak mengalami perubahan. Kesibukan para pejabat telah mengurangi perannya dalam menjalankan fungsi manajeman yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan program Dual Mode System.
 
C.	Dampak Penyelenggaraan Program Dual-Mode System
Pelaksanaan Dual-Mode System di mitra STAIN Ponorogo sejak tahun 2009/2010 sampai dengan tahun akademi 2013/2014 telah menimbulkan dampak secara sosiologis, ekonomis, lingkungan dan akademis baik dampak yang positif maupun yang negatif.
Secara sosiologis, masyarakat telah diuntungkan adanya program dual-mode, karena banyak masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan Diploma II dan atau III yang sebelumnya menjadi korban kebijakan pendidikan nasional dengan munculnya peraturan baru tentang dihapuskannya program Diploma  dan beralih ke program sarjana strata satu (S-1). 
Kebijakan tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi perguruan tinggi pengnyelenggara program Diploma, bahkan kebijakan tersebut juga telah merugikan para mahasiswa yang mengabil program tersebut. Kerugian yang diterima adalah tidak diakuinya ijazah yang diperoleh di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah, sehingga akses menjadi guru negeri yang mensyaratkan sarjana mejadi terutup. Para pemilik ijazah Diploma II dan III harus puas dengan memasuki lembaga-lembaga pendidikan swasta, baik Madrasah Ibtidaiyah swasta maupun sekolah dasar swasta. 
Keuntungan lain dapat diterima oleh sejumlah sekolah maupun madrasah ibtidaiyah, karena sebagian dari guru sekolah atau madrasah tersebut ditingkat kualifikasi dan kompetensinya. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang telah menyelesaikan studinya di program dual-mode mengalami peningkatan dan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, pelaksanaan program dual-mode telah memberikan kesan kurang positif dalam pengelolaan manajemen, dan secara makro pengaruh ini dikesankan kepada STAIN Ponorogo.
Secara ekonomis, pelaksanaan Dual Mode System menunjukkan tindakan manajemen keuangan yang kurang profesional. Perpanjangan waktu tempuh penyelesaian matakuliah yang menjadi beban studi mahasiswa berpengaruh kepada besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa. Besaran anggaran transportasi yang diberikan kepada mahasiswa peserta dual-mode hanya mampu memberikan sumbangan kecil dari jumlah anggaran transportasi yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa selama menempuh program tersebut. 
Dampak lain dari perpanjangan masa studi mahasiswa tersebut secara ekonomi merugikan pemerintah sebagai penyedia anggaran. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk operasional program, jika program diperpanjang dua kali masa studi yang direncanakan maka asumsi anggaran juga mengalami pembekaan dual kali anggaran yang telah direncanakan. Belum lagi kerugian ekonomi yang dialami oleh sebagian pihak yang terlibat dalam program yang ditimbulkan akibat kesalahan manajemen, misalnya tidak diberikannya beaya transportasi dosen pengampu matakuliah, sebagian honor koreksi yang semestinya diterima oleh dosen pengampu matakuliah juga tidak diperoleh oleh yang berhak menerimnya. Hal ini jelas akan merugikan dosen yang berdampak pada proses pembelajaran yang kurang maksimal.
Ditinjau dari dampak akademisnya mahasiswa tidak mendapatkan banyak pengalaman lapangan dibidang praktek pembelajaran. Hal ini disebabkan pihak tim pelaksana program tidak melakukan kegiatan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) atau Pemantapan Praktek Lapangan (PPL). Pada hal kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian kompetensi profesional sebagai seorang guru. Dengan kata lain, profesionalisme para peserta program tentu masih diragukan, mengingat mereka belum teruji secara impirik.
Disamping ada pihak-pihak yang dirugikan, ada pula pihak-pihak yang diuntungkan dengan dilaksanakannya program dual-mode di Mitra STAIN Ponorogo. Pihak yang diuntungkan diantaranya adalah peserta program. Para peserta program telah memperoleh peningkatan kualifikasi akademiknya. Pihak sekolah dan atau madrasah yang sebagian gurunya direkomendasikan untuk mengikuti program dual-mode memperoleh keuntungan dalam peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi sarjana S-1 , sejalan dengan itu peningkatan mutu pendidikan diharapkan juga dapat diwujudkan 

A.	Simpulan
Dari uraian data yang dilanjutkan dengan analisis, maka pelaksanaan program dual mode di mitra STAIN Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut;
1.	Persiapan pelaksanaan program dual-mode system yang dilakukan pengelola baru terbatas pada persiapan fisik. Sedangkan persiapan non-fisik, seperti upaya memahamkan para pihak yang terlibat program dual-mode tidak dilakukan, sehingga terjadi perbedaan persepsi terhadap misi dan tujuan program yang selanjutnya berdampak pada tidak berhasilnya tujuan program secara maksimal.  
2.	Pelaksanaan program dua-mode system tidak standar dengan rambu-rambu operasional program yang ditentukan oleh Ditjen PENDIS, rendahnya keataatazasan terhadap rambu penyelenggaran program Dual-Mode System menyebabkan lamanya studi peserta program melebihi batas yang ditentukan.
3.	Dampak secara sosiologis  adalah timbulnya kesan kuliah melalui DMS lebih mudah dan tanda lulus yang sejajar dengan program reguler. Secara ekonomis, menimbulkan kerugian finansial karena inevisiensi. Dan secara akademis profesionalisme peserta program sebagai guru tidak terukur secara benar sehingga tujuan program tidak tercapai secara kualitas, kendatipun secara kuantitas  telah terpenuhi. 

DAFTAR PUSTAKA

Bates, R,.  A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick model and the principle of beneficence. Disertasi Doktor, tidak diterbitkan, Lousiana State University, Baton Rouge, LA, USA; 2004
Braden, R. A. Formative evaluation: A revised descriptive theory and a prescriptive model. (Paper presented at the Association for Educational Communications and Technology (AECT), 1992.
Bruce S. Cooper., Handbook of Education Politics and Policy, New York, Routledge: 2008.
Cronbach, Lee J. Designing Evaluations of Educational and Social Programs, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers: 1982.
Direktorat PENDIS Kemenag RI., Rambu-rambu Operasional, Jakarta, Dirjen Pendis: 2012.
Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Instrument Tes dan Non Tes, Yogyakarta, Mitra Cendekia: 2008.
Donald L Kirkpatrick., Evaluating Training Program, Sanfransisco: Berret Kockler Publishers: 1996.
Ebel & Frisbie, Essential of Educational Measurement, New Jersey: Prentice-Hall, 1986:
Eko Putro Widjoko., Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2009.
Gary Sykes., Handbook of Education Policy Research, New York, Routledge: 2009.
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation,. Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects, and Maerials. New York, Mcgraw-Hill Book Company: 1981.
Js Stark & A. Thomas,. Assessment and Program Evaluation, Needham Heights: simon & Schuster Custom Publishing; 1994.
Mclaughlin, J.A., & Jordan. G.B., Logic Models; a tool for telling your program’s performance story. Evaluation and program Planning, 22; 1;pp 65-72: New York, 1999.
Michael Quinn Patton., Qualitative Research & Evaluation Methods, London, Sage Publications: 2002.
Norman K, Denzin, Yonna S. Lincon., Handbook of Qualitative Research 2nd,  Thousand Oaks, Sage Pablication: 2000.
Ogle, G.J., Towards A formative Evaluations Tool, Dissertation: Virginia Polytechnic Institute and State University USA, 1982.
Pace, C. R., & Friedlander, J. Approaches to evaluation: Models and perspectives. In G. R. Hanson (Ed.), New Directions for Student Service. San Francisco: Jossey-Bass Inc.:1978.
Rossi, & Freeman, H. E., Evaluation: A systematic Approach, Newbury Park: Sage Publicatins, 1993.
Robert C. Bogdan,. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methodes, Boston, Allyn and Bacon: 1982.
Robertson, M.K., Building Program Theory for Evaluation: The Process Through Political Lens. Dissertation. Chattanooga: The University of Georgia; 2004
Suharsimi Arikunto., Evaluasi program pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara: 2008
Subarsono,. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2009.
Samsul Mutrofin, Pengantar Metode Riset, Yogyakarta, PT. Kurnia Kalam semesta 2006.
Stake, R. E., The countenance of educational evaluation. In B. R. Worthen & J. R. Sanders (Eds.)., Educational evaluation: Theory and practice.Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.:1973.
Sukardi.,  Evaluasi program pembelajaran, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2000.
Undang-undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Republik Indonesia tentang SISDIKNAS, Bandung Citra Umbara: 2006.
Valadez, Joseph & Bamberger, Michael., Monitoring and Evaluating Social of perception of learning, Journal of European Industrial Training; Vol. 31 no. 4 : 2007, page. 283-296.
Worthen, B.R., Sanders, J.R., & Fitzpatrick, J.L., Programe Evaluation; Alternative approaches and practical guedelines 2nd Edition, New York: Longman: 1996b.
Worthen, B. R., & Sanders, J.R. Educational Evaluation: Alternative approaches and practical guidelines, New York: Longman, 1987.