Religious Authority and Environmental Crisis: Ecological fatwas of Sahal Mahfudh and Ali Yafie in Indonesia

Abstract

This article examines the role of kyai as cultural religious authorities in responding to environmental crises through ecological fatwas in Indonesia. Previous studies on environmental fatwas have primarily examined institutional eco-fatwas, emphasizing practical limitations in addressing ecological crises. This study fills the gap by showing how pesantren-based scholars integrate classical fiqh with contemporary environmental challenges through social and maqāṣid-oriented approaches. It focuses on the thoughts of Sahal Mahfudh and Ali Yafie as two influential scholars who successfully translated classical Islamic teachings into contextual environmental ethics. Using a qualitative approach based on document analysis, this research reviews the writings, fatwas, lectures, and public statements of both figures related to environmental issues. The findings show that ecological fatwas function not only as religious legal arguments but also as social instruments that shape collective awareness regarding human responsibility toward nature. Sahal Mahfudh emphasizes a social fiqh approach oriented toward public welfare, while Ali Yafie develops environmental fiqh based on maqāṣid al-sharī‘ah. The cultural authority of kyai through networks of pesantren, religious study sessions, and social leadership makes fatwas more easily accepted and translated into community practice. This study contributes to of Islamic cultural studies demonstrating that the effectiveness of ecological fatwas in Indonesia depends not only on normative arguments but also on the social legitimacy of kyai as mediators between Islamic tradition and contemporary ecological challenges. The implication is that strengthening environmental policies in Muslim communities needs to involve local religious authorities so that ecological values are more effectively accepted, practiced, and sustained.

Artikel ini mengkaji peran kyai sebagai otoritas keagamaan kultural dalam merespons krisis lingkungan melalui fatwa ekologis di Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai fatwa lingkungan sebagian besar berfokus pada fatwa ekologis yang dikeluarkan oleh institusi resmi, dengan menekankan keterbatasan praktis dalam mengatasi krisis ekologi. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menunjukkan bagaimana para ulama berbasis pesantren mengintegrasikan fikih klasik dengan tantangan lingkungan kontemporer melalui pendekatan sosial dan berorientasi maqāṣid. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Sahal Mahfudh dan Ali Yafie sebagai dua ulama berpengaruh yang berhasil menerjemahkan ajaran Islam klasik menjadi etika lingkungan yang kontekstual. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, penelitian ini meninjau tulisan, fatwa, ceramah, dan pernyataan publik dari kedua tokoh tersebut yang terkait dengan isu-isu lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa ekologis berfungsi tidak hanya sebagai argumen hukum agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang membentuk kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam. Sahal Mahfudh menekankan pendekatan fikih sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik, sedangkan Ali Yafie mengembangkan fikih lingkungan berbasis maqāṣid al-sharī‘ah. Otoritas kultural kyai melalui jaringan pesantren, pengajian keagamaan, dan kepemimpinan sosial membuat fatwa lebih mudah diterima dan diterjemahkan ke dalam praktik masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi bagi studi budaya Islam dengan menunjukkan bahwa efektivitas fatwa ekologis di Indonesia tidak hanya bergantung pada argumen normatif, tetapi juga pada legitimasi sosial kyai sebagai mediator antara tradisi Islam dan tantangan ekologis kontemporer. Implikasinya adalah bahwa penguatan kebijakan lingkungan di komunitas Muslim perlu melibatkan otoritas keagamaan lokal agar nilai-nilai ekologis dapat diterima, dipraktikkan, dan dipertahankan secara lebih efektif.