Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Islamic Law Compilation is still an interesting topic to study by Muslim scholars in Indonesia. The Islamic Law Compilation is a typical Indonesian jurisprudence used as reference for religious court judges. This article aims to identify the use of the Shafi'ite school on the rules of marriage in the Islamic Law Compilation. This article comes from normative research with a descriptive approach. The results of this study show that the influence of the Shafi'i school is more dominant in the Islamic Law Compilation. However, the compilers of the Islamic Law Compilations used the opinion of other schools. The articles relating to the requirements, pillars and procedures for implementing marriage are absorbed from the provisions of the Shafi'ite jurisprudence. Such as marital proposal, marriage guardian, ijab qabul, and dowry. the  Islamic Law Compilation is not only collecting or adopting the classical jurisprudence of Islamic scholars, but it also provides a new provision that has not yet existed in the treasures of the previous Islamic jurisprudence.

Kompilasi Hukum Islam masih menjadi bahan menarik untuk dikaji oleh sarjana muslim di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan fiqh khas Indonesia yang dijadikan rujukan bagi hakim pengadilan agama. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan mazhab Syafi’i pada aturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini berasal dari penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pengaruh mazhab Syafi’i lebih dominan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, para perumus Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendapat mazhab lain. Pasal-pasal yang berkaitan dengan syarat, rukun dan tata cara pelaksanaan perkawinan diserap dari ketentuan fiqh mazhab Syafi’i. Seperti peminangan, wali nikah, ijab qabul, mahar. Kompilasi Hukum Islam bukan hanya sekedar mengumpulkan atau mengadopsi pandagan ulama fiqh klasik. Akan tetapi memberikan ketentuan baru yang belum ada dalam khazanah fiqh terdahulu.