POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA DOMESTIK DI INDONESIA

Abstract

Perempuan pekerja domestik masih mendominasi angka sebagai korban pelanggaran hak- hak. Perempuan pekerja domestik tidak hanya rentan dilanggar haknya sebagai pekerja, namun mendapat perlakuan diskriminatif hingga pelecehan seksual. Tujuan dari artikel ini adalah melihat latar belakang penyusunan garis kebijakan pemerintah dalam Upaya menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja Perempuan di sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perlindungan pekerja rumah tangga memiliki karakteristik produk hukum yang responsif Dimana telah mencerminnkan rasa keadilan Masyarakat khususnya bagi pekerja rumah tangga yang didominasi oleh Perempuan. Disisi lain dalam teori perlindungan hukum, pemerintah Indonesia wajib melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan sesegara mungkin mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tulisan ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam Upaya menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya hak pekerja Perempuan.